Pertamina: Masyarakat Sudah Pernah Rasakan BBM Rp 6.000

Pertamina: Masyarakat Sudah Pernah Rasakan BBM Rp 6.000

- detikFinance
Rabu, 29 Feb 2012 12:33 WIB
Pertamina: Masyarakat Sudah Pernah Rasakan BBM Rp 6.000
Jakarta - PT Pertamina (Persero) mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan harga bensin premium dan solar Rp 1.500/liter menjadi Rp 6.000/liter. Karena masyarakat juga pernah merasakan harga BBM mencapai Rp 6.000 pada 2008 lalu.

Demikian disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina M. Harun kepada detikFinance, Rabu (29/2/2012).

"Saya pikir naik BBM subsidi ke Rp 6.000 sudah sangat wajar. Apalagi masyarakat juga pernah mencapai Rp 6.000 di 2008, jadi sangat wajar. Apalagi kondisi ekonomi kita sudah leih baik," tutur Harun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikatakan Harun, kenaikan harga BBM subsidi ini harus dilakukan karena akan banyak dampak positifnya. Seperti mendorong sektor transportasi untuk lebih bergerak.

Kenaikan harga bensin subsidi bakal mendorong insentif pemakaian bahan bakar gas (BBG) yang harganya lebih murah. "Kalau bensin subsidi Rp 6.000 maka orang terdorong untuk memakai BBG yang harganya sekitar Rp 4.500. Jadi ini insentif untuk BBG dan bagian untuk mendorong transportasi," kata Harun.

Selain itu Harun mengatakan, meskipun kebijakan pembatasan BBM subsidi dengan melarang mobil pribadi pakai bensin premium batal namun Pertamina tetap gencar membangun pompa bensin pertamax di daerah-daerah.

"Karena kita ada program untuk meningkatkan penjualan pertamax. Dari penjualan tahun lalu 1,4 juta kiloliter (KL), menjadi 1,7 juta KL. Karena itu kita harus menambah outlet," imbuhnya.

Saat ini harga keekonomian bensin premium, ujar Harun, tidak jauh berbeda dengan pertamax yang harganya di kisaran Rp 9.000. "Mungkin beda Rp 200 antara premium dengan pertamax," tukas Harun.

Seperti diketahui, kemarin Menteri ESDM Jero Wacik secara resmi ke Komisi VII DPR, Menteri ESDM Jero Wacik mengajukan kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah minta harga bensin premium dan solar naik Rp 1.500/liter. Namun ini belum disetujui Komisi VII DPR.
(dnl/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads