Minta Subsidi Listrik Rp 43 Triliun, PLN Bakal 'Kerja Keras'

Jakarta - Kementerian ESDM mengajukan dua opsi tambahan subsidi listrik pada Komisi VII DPR, salah satunya opsi pertama subsidi Rp 43 triliun. Namun batalnya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan subsidi yang hanya Rp 43 triliun membuat PLN bakal 'kerja keras.

Dikatakan Dirjen Kelistrikan Jarman, apabila subsidi Rp 49,1 triliun sesuai rencana awal PLN tidak perlu bekerja keras. Namun kalau tambahan subsidi yang diajukan hanya Rp 43 triliun sesuai opsi yang ditawarkan kepada Komisi VII DPR bakal banyak pekerjaan yang harus dilakukan PLN.

"Pertama upaya yang harus dilakukan PLN jika subsidi listrik hanya Rp 43 triliun, akan ada pemotongan biaya administrasi Rp 500 miliar, pemotongan pemeliharaan Rp 1 triliun dan pegawai Rp 1 triliun," kata Jarman.

Selain itu, kata Jarman, PLN harus mempercepat pembangunan 6 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) FTP-1 satu bulan lebih awal dengan memakan biaya Rp 3,6 triliun.

"Tapi kalau subsidinya tetap sesuai rencana awal Rp 49,1 triliun risikonya hanya cash flow PLN makin ketat, namun risiko akan banyak jika subsidi hanya Rp 43 triliun," kata Jarman.

Risiko tambahannya diantaranya, keandalan menurun, PLN harus mencari utang Rp 3,6 triliun untuk menutup biaya operasi dan pendanaan dari dalam negeri untuk investasi sangat berkurang.

"Namun pengetatan anggaran akan tambah besar kalau ternyata DPR hanya menyetujui opsi ke-2 yakni tambahan subsdi hanya Rp 40 triliun. Selain pengetatan anggaran diopsi pertama, ada tambahan upaya yang harus dilakukan PLN yakni mengurangi BBM untuk pembangkitan senilai Rp 3 triliun," papar Jarman.

Selain itu, katanya akan ada tambahan tambahan risiko yakni pendanaan dari dalam negeri untuk investasi habis.

"Namun kesemua opsi-opsi tersebut sudah termasuk penundaan kenaikan Tarif Tetap Listrik (TTL) sambil menunggu perkembangan harga ICP (minyak) dan kurs (berkurangnya pendapatan dari yang direncanakan sebesar Rp 4,65 triliun)," tandas Jarman.

(rrd/dnl)