.webp)
Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Gde Pradnyana menyatakan, ada banyak fakta yang membuat tudingan AKI tidak beralasan.
"Dalam berbagai kesempatan, sejak awal menjabat sebagai Kepala BP Migas, Pak Priyono melontarkan ide tentang 'nasionalisme migas'. Ini beda dengan 'nasionalisasi migas' ala Hugo Chaves. Tetapi bagaimana agar pengusahaan migas melibatkan sebanyak mungkin sumber daya lokal," jelas Gde kepada detikFinance, Kamis (29/3/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu kewajiban menggunakan perbankan nasional dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan migas untuk pembangunan proyek migas dan untuk pembayaran biaya operasionalnya," kata Gde.
Dia melanjutkan, beberapa kali BP Migas melakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang setiap revisinya semakin memberikan keberpihakan terhadap perusahaan nasional, baik dalam bentuk permodalan (pemberian uang muka dalam jumlah besar) maupun preferensi yang sangat menguntungkan perusahaan nasional dalam perhitungan normalisasi harga saat lelang. Termasuk diantaranya mewajibkan perusahaan nasional menjadi leader dalam setiap konsorsium yang mengikuti lelang. Perusahaan asing hanya diperkenankan sebagai anggota konsorsium saja.
"Bukti nyata keberpihakan kepada pengusaha nasional terbukti dengan penghargaan yang diberikan oleh Menteri ESDM awal tahun 2012 dalam pencapaian kandungan lokal, yang tentunya sebagian besar capaian tersebut bersumber dari sektor hulu migas," imbuh Gde.
Dilanjutkan Gde, keberpihakan kepada perusahaan nasional tidak hanya di sektor proyek-proyek konstruksi, kini BP Migas menurutnya juga mendorong agar sektor keuangan (perbankan dan asuransi) ikut masuk lebih jauh membiayai berbagai proyek dan mengambil peran sebagai underwriter asuransi aset-aset serta kegiatan produksi migas di Indonesia.
"Dengan berbagai tindakan nyata tersebut jelas bahwa tudingan BP Migas lebih berpihak kepada perusahaan asing patut dipertanyakan," tegas Gde.
Sebelumnya, Ketua Umum AKI Sudarto dirinya geram dengan sikap BP Migas yang tidak memberi porsi kontraktor lokal terhadap proyek-proyek minyak dan gas (migas) di tanah air.
"Mereka (BP Migas) lebih memilih kontraktor asing yang dianggap lebih berpengalaman, sementara persentase kontraktor lokal sangat kecil kurang dari yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Sudarto.
Mendapati diskriminasi BP Migas ini, Sudarto bukan hanya diam saja, mulai kirim surat berkali-kali namun tidak ada jawaban.
"Sampai saya datang langsung ke kantor BP Migas. Seperti dua hari lalu saya ke sana, saya disuruh tunggu di lantai 35. Dan 'bos' BP Migas di lantai 40. Namun setelah menunggu lama, tidak satupun 'bos' BP Migas menemuinya. Saya telepon tidak dijawab," ujarnya.
"Kami bukan pengemis, kami ingin BP Migas adil, beri kami porsi sesuai aturan, jangan asing terus diistimewakan. Kami juga bukan tidak mampu dan tidak berpengalaman, banyak proyek yang kami garap dengan PLN, Pertamina dan lainnya," tandas Sudarto.
(dnl/ang)
