DPR: Alphard 'Minum' Premium Tak Seberapa Dibanding Penyelundupan BBM!

Jakarta - Fenomena mobil mewah mengkonsumsi bensin premium yang disubsidi hanya kecil kontribusinya terhadap lonjakan konsumsi BBM subsidi. Paling besar adalah aksi penyelundupan BBM subsidi ke industri dan ke luar negeri.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W. Yudha mengatakan sangat sedikit jumlah bensin premium yang dikonsumsi oleh mobil mewah seperti Alphard, Jaguar, BMW dan lainnya. Namun ini dijadikan tameng pemerintah.

"Tidak terlalu besar, namun seolah-olah dijadikan alasan pemerintah bahwa BBM subsidi tidak tepat sasaran, ini terlihat lebih dijadikan pengalihan isu kegagalan pemerintah melakukan pengawasan, melakukan pembatasan yang membuat kuota BBM bersubsidi jebol," ujar Satya di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Padahal faktanya, jebolnya subsidi BBM lebih banyak karena penyelundupan ke sektor industri, pertambangan, perkebunan, bahkan ke luar negeri. Pertamina pun mengakui itu.

"BBM bersubsidi kita ini banyak diselundupkan, tapi kenapa tidak bisa diatasi, kita punya polisi, TNI, aparat pemerintah daerah. Ya karena yang bermain mereka-mereka juga, oknum TNI, penguasa daerah, dan buktinya ada," ungkap politisi Golkar ini.

Makanya dari dulu dirinya meminta, tim gabungan pengawasan dan pengendalian BBM yang dibentuk (P4BBM). Mulai dari BPH Migas, Kepolisian, Pertamina, sampai Pemda setempat dapat memaksimalkan peranannya sampai ke pelosok daerah.

"Percaya sama saya, orang yang biasa pakai pertamax atau yang punya mobil mewah seperti Alphard cs, nggak bakal mau pindah ke premium, karena bodoh kalau sampai melakukan itu, karena biayanya jauh lebih besar untuk perbaiki mesin mobilnya yang rusak dibandingkan dia beli BBM bersubsidi kayak premium," ucapnya.

Jadi menurut Satya, pemberitaan mobil mewah menggunakan premium ini hanya pengalihan isu, karena dampaknya sangat kecil.

"Kalau pemerintah konsen dengan perkatannya, dari dulu pembatasan sudah dilakukan, tapi kenapa saat mau melakukan pembatasan 1 April 2012 lalu kami (DPR) tolak, karena pemerintah tidak siap, infrastrukturnya tidak ada, pertamaxnya tidak bisa sampai ke seluruh Indonesia dan langkah pembatasan yang sudah dijalakan tidak dilakukan lagi," tegasnya.

"Seperti kartu kendali (smartcard) itu kan sudah pernah dilakukan BPH Migas di Belitung, tapi tidak dilakukan lagi, ide-ide pembatasan yang sudah hampir matang sekarangkan sudah tenggelam semua, hilang, karena pemerintah lebih memilih menaikkan harga, tapi ini juga gagal," tandas Satya.


(rrd/dnl)