ADB dan Bank Dunia Kompak Minta SBY Tak Jor-joran Subsidi BBM

Jakarta -

Setelah Bank Dunia menyindir pemerintah Indonesia terlalu banyak menggelontorkan dana subsidi BBM, saat ini Bank Pembangunan Asia (ADB) meminta pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk infrastruktur.

Ekonom dari ADB Edimon Ginting menyatakan, belanja infrastruktur pemerintah saat ini kecil dibandingkan zaman Orde Baru. Karena itu subsidi BBM harus dialihkan untuk mendukung infrastruktur.

"Kami sangat mendukung subsidi BBM ini dialihkan untuk infrastruktur, kita harus dukung agar pertumbuhan tinggi melalui infrastruktur," kata Edimon di Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Selain itu, ujar Edimon, subsidi BBM di Indonesia banyak dinikmati orang kaya yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Jadi lebih pada masalah keadilan," pungkas Edimon.

Sebelumnya Bank Dunia dalam kajiannya menyatakan batalnya kenaikan harga BBM jadi Rp 6.000 per liter bakal membuat anggaran subsidi BBM membengkak dan akhirnya anggaran pembangunan infrastruktur dikorbankan.

Rencana kenaikan harga BBM subsidi bertujuan untuk menekan anggaran subsidi dan mengarahkan anggaran pemerintah untuk pembangunan.

"Di samping mengurangi risiko fiskal, mengurangi subsidi BBM juga memberikan kesempatan berharga untuk mengarahkan kembali belanja pemerintah dalam jangka menengah, kepada kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak dan untuk meningkatkan efisiensi belanja," demikian isi kajian Bank Dunia bertajuk 'Perkembangan triwulan Perekonomian Indonesia'.

Bank Dunia mencontohkan, pada 2011 Indonesia membelanjakan 3,4% dari PDB untuk subsidi energi (2,2% untuk subsidi BBM dan 1,2% untuk subsidi listrik) dan hanya 1,6% dan 1% dari PDB untuk belanja modal dan sosial.

(dnl/dru)