Mobil Bermesin 1.492 CC Tetap Kena Pembatasan BBM Bersubsidi

Mobil Bermesin 1.492 CC Tetap Kena Pembatasan BBM Bersubsidi

- detikFinance
Senin, 23 Apr 2012 15:32 WIB
Mobil Bermesin 1.492 CC Tetap Kena Pembatasan BBM Bersubsidi
Jakarta - Pemerintah akan menerapkan aturan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi awal Mei 2012. Kajian yang paling serius dibahas pemerintah adalah ketentuan larangan mobil dengan kapasitas di atas 1.500 CC 'haram' membeli BBM premium.

Kenyataanya di lapangan, banyak pabrikan mobil justru mengeluarkan mobil dengan kapasitas mesin 1.492 CC atau di bawah 1.500 CC. lantas apakah kendaraan tersebut tidak terkena pembatasan subsidi?

Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, kendaraan dengan kapasitas mesin 1.492 cc akan dibulatkan ke 1.500 cc artinya mobil tersebut akan dikenakan pembatasan BBM.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biasanya ada mesin mobil 1.492 cc, karena besarnya silinder tidak pas 1.500 cc, nanti kita kategorikan 1.490 cc sekalian akan masuk ke kategori 1.500 cc, jadi kena," kata Jero Wacik, di Kantornya, Senin (23/4/2012).

Namun diakui Jero, pengendalian konsumsi BBM tersebut cukup sulit, seperti nantinya yang akan ada mekanisme siapa saja yang berhak akan mendapatkan stiker.

"Nanti bagaimana caranya agar stiker tersebut tidak bisa dipalsukan, bagaimana caranya pendistribusian strikernya, jika dipindah stikernya robek dan sebagainya, nanti akan diusahakan oleh BPH Migas, Polantas atau Kepolisian," ujar Jero.

Menurut Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Evita Hernawati Legowo mengatakan 1.500 cc ke atas baru terkena kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.

"Pembatasan BBM akan berlaku untuk kendaraan 1.500 cc ke atas. dan peraturannya akan keluar pada Mei ini dan untuk mobil dinas dulu," kata Evita.

Sementara untuk mobil pribadi atau plat hitam akan berlaku setelah 90 hari atau tiga bulan setelah awal Mei artinya ketentuan ini akan berlaku bagi mobil pribadi mulai bulan Agustus 2012.

"Untuk tahap awal Jabodetabek dahulu, jadi kami masih menunggu pengumuman pemerintah, harapan kita tidak sekaligus, Jabodetabek dahulu," tandas Evita.

(rrd/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads