"Yang penting itu kan akses masyarakat mendapatkan bahan bakar. Mobil hybrid ini kan kombinasi bahan bakar, misalkan BBM sama BBG, lalu bagaimana mendapatkan gasnya, jadi aksesnya. Kalau buat mobilnya gampang, UGM juga bisa buat mobil seperti ini," ujarnya kepada detikFinance, Sabtu (12/5/2012).
Menurut Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan ini, rencana pengembangan mobil hybrid ini sudah ada sejak dirinya masih menjadi bagian pemerintah di Kemenkeu. Bahkan, lanjutnya, dulu sempat juga pemerintah memberikan insentif untuk industri ini. Namun, rencana tersebut tidak berkembang karena pemerintah tidak menyediakan akses energi alternatif untuk kendaraan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain akses, Anggito menambahkan pemerintah juga harus memikirkan mengenai harga bahan bakarnya. Menurutnya, jika pemerintah menyediakan bahan bakar yang justru lebih mahal dibandingkan BBM bersubsidi, maka masyarakat pasti tidak akan berencana mengganti kendaraannya ke bahan bakar alternatif tersebut.
"Yang penting bahan bakarnya, berapa harganya, di mana BBG-nya. Harganya menarik tidak, jangan malah lebih mahal dari BBM (bersubsidi)," tandasnya.
(nia/ang)










































