DPR: Mobil Hybrid Harus 'Nyaman' di Kantong Rakyat

Jakarta - Pengembangan mobil hybrid guna mengurangi penggunaan BBM bisa berjalan jika pemerintah mampu menekan harga mobil ini serendah mungkin sehingga bisa terjangkau oleh banyak kalangan masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII Satya W Yudha kepada detikFinance, Sabtu (12/5/2012).

'Sekarang ini, mobil hybrid harganya masih di atas 500 juta. Jadi mesti dikaji bagaimana mobil ini bisa murah. Daya beli masyarakat itu sekitar 400 jutaan. Kalau mahal, maka tidak akan jalan (program pemerintah tersebut)," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Satya, pemerintah perlu mencari cara agar penyebab tingginya harga mobil tersebut bisa ditekan sehingga masyarakat pun akan beralih ke teknologi tersebut. Misalnya, dengan pemberian insentif pajak.

"Bottom line-nya Pemerintah harus bisa menjamin konsep mobil hibrida tersebut secara komersial bisa diterima masyarakat. Dengan menyediakan insentif pajak dan penyediaan infrastruktur. Jadi pemerintah harus lakukan sesuatu supaya masyarakat juga nyaman," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengembangkan industri mobil hybrid di Indonesia. Pemerintah juga berencana mengganti seluruh mobil dinas dengan kendaraan hybrid. Mobil hybrid adalah mobil bertenaga bahan bakar minyak dan listrik.

"Kita sedang memikirkan supaya seluruh kendaraan pemerintah ke depan pakai (mobil) hybrid. Karena lebih hemat tapi tidak ekslusif Astra. Tapi semua merek yang gunakan hybrid tentu akan kita gunakan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Istana Negara usai menerima delegasi direksi Astra, beberapa waktu lalu.

(nia/ang)