"Kita bisa (blokir tongkang batubara di Sungai Mahakam). Kalau memang ada kepastian tidak ada penambahan kuota bagi Kalimantan, kami bergerak untuk menghentikan pengiriman di sejumlah titik strategis (di antaranya di Sungai Mahakam)," kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim, Yunus Nusi, kepada wartawan di Samarinda, Rabu (23/5/2012) petang WITA.
Yunus mengaku terus mengamati pemberitaan mengenai perjuangan 4 gubernur ke pemerintah pusat untuk menuntut penambahan kuota BBM subsidi bukan justru dikurangi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tuntutan Kalimantan termasuk Kaltim, sangat logis dan harus berani. Demikian juga dengan wakil rakyat, harus serius dan terus berjuang menuntut itu," tambahnya.
Yunus mengaku heran, Kaltim memiliki sumber daya alam migas yang sangat besar, justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata di lapangan yang terjadi lebih dari 3 pekan terakhir ini.
"Kalau toh pemerintah beralasan di Kalimantan banyak penyimpangan BBM sehingga berkeputusan mengurangi kuota, itu bukan urusan rakyat Kaltim," ketusnya.
"Kita punya aparat. Kenapa bisa bocor? Itu urusan aparat yang mengawasi untuk mengantisipasi kebocoran penyimpangan," sebutnya.
Diingatkan, masyarakat Kaltim tegas tidak ingin adanya kesulitan memperoleh BBM subsidi di SPBU dan antrean yang parah terjadi di Kaltim, baik itu di daerah perkotaan maupun kabupaten di daerah lainnya seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, serta di Kabupaten Berau.
"Ini tidak terjadi di Pulau Jawa, ini nyata terjadi di Kaltim sebagai pemasok devisa terbesar bagi negara. Kami sudah jenuh dengan kondisi seperti ini," tutupnya.
Pantauan detikFinance di Samarinda misalnya, antrean hingga 1 kilometer di SPBU hingga malam ini, terjadi di SPBU Jalan PM Noor serta SPBU Jalan Sentosa. Pemandangan itu, terbilang jarang terjadi di Samarinda, yang notabene sebagai ibukota provinsi Kaltim.
(dnl/dnl)











































