Bikin Kisruh, Mobil Pribadi Harusnya Tak Pakai BBM Subsidi

Bikin Kisruh, Mobil Pribadi Harusnya Tak Pakai BBM Subsidi

- detikFinance
Senin, 28 Mei 2012 10:32 WIB
Bikin Kisruh, Mobil Pribadi Harusnya Tak Pakai BBM Subsidi
Jakarta - Aksi pemblokiran jalur pengiriman kapal-kapal batubara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan akibat masalah kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi patut menjadi pelajaran. Sudah seharusnya BBM subsidi ini ditujukan ke orang yang tepat salah satunya dengan cara mengharamkan BBM subsidi ‘diminum’ mobil plat hitam.

“Kondisi ini terjadi (pemblokiran di Kalimantan) karena tingginya konsumsi BBM bersubsidi. Makin tinggi karena BBM tidak ditujukan kepada masyarakat yang tepat, artinya BBM bersubsidi sebagian besar malah dinikmati orang kaya yang memiliki mobil, makanya saya mengharapkan ke pemerintah agar segera melarang/mengharamkan mobil plat hitam konsumsi BBM subsidi,” kata Kepala Divisi Batubara PT PLN (Persero), Helmi Najamuddin kepada detikFinance, Senin (28/5/2012).

Menurut Helmi, untuk melarang mobil plat hitam memang sulit dilakukan kalau secara frontal, lebih mudahnya pemilik mobil plat hitam tiap tahun wajib membayar semua BBM subsidi yang dibelinya selama setahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Caranya ketika pemilik mobil melakukan perpanjangan STNK. Disana ada pajak tambahan yakni mengganti BBM subsidi yang dia beli selama setahun. Contoh, saya punya mobil tiap bulan biaya untuk beli BBM Rp 300.000 per bulan, dikali setahun (12 bulan) sekitar Rp 3.600.000, setengahnya Rp 1.800.000 wajib dibayar sebagai pergantian meminum BBM subsidi,” jelasnya.

Hal-hal seperti menurut Helmi bisa dilakukan pemerintah, karena dirinya menilai anggaran subsidi BBM yang terus bengkak tetapi banyak dinikmati orang kaya.

“Jadi nanti biaya penganti BBM subsidi tersebut untuk orang kaya itu agar membayar uang ke rekening pemerintah di bank terdekat untuk pengembalian subsidi BBM. Bukti pembayaran itu sebagai salah satu persyaratan perpanjangan STNK mobil plat hitam. Besarnya uang pengembalian subsidi BBM tersebut, agar adil, ditetapkan berdasarkan cc mobil. Simpel, mudah dilaksanakan dan tepat sasaran,” paparnya.

Hal tersebut menurut Helmi juga memberikan rasa keadilan, apalagi melihat kondisi saat ini di Kalimantan yang warganya berteriak sampai melakukan aksi pemblokiran sungai hanya dikarena kuota BBM subsidinya terlalu kecil dan mau habis.

"Padahal kita akui, sebagian besar pasokan energi yang kita nikmati saat ini khususnya warga yang ada di Pulau Jawa, berasal dari Kalimantan yang sehari-hari kesulitan mendapatkan BBM,” tandasnya.


(rrd/dru)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads