Banyak Rakyat Belum Dapat Listrik, Orang Kaya Tak Boleh Disubsidi

Jakarta - Tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi Rp 316,1 triliun, sebanyak Rp 274,743 triliun merupakan subsidi untuk BBM dan listrik. Pemerintah meminta masyarakat ikut berpikir cara menekan subsidi ini.

"Subsidi sudah Rp 300 triliun lebih, mari kita berpikir cermat bagaimana cara mengatasi ini. Tidak mungkin semua dana kita habiskan untuk subsidi. Kasihan rakyat bagaimana nanti irigasi, bagaimana perbaikan jalan, perluasan pengamanan sosial dan itu penting," ungkap Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (23/8/2012).

Subsidi untuk BBM dan listrik tahun depan naik dari besaran di tahun ini yang sebesar Rp 202,4 triliun, padahal pemerintah mengaku mau menghemat. Namun Hatta menyatakan, kenaikan subsidi ini bukan akibat pemerintah tidak konsisten.

"Subsidi naik bukan karena inkonsistensi, tetapi karena kita tidak mau menaikan harga BBM, Mau naik BBM? Anggota Dewan harus berpikir juga, jangan ini nggak boleh itu nggak boleh nanti ngomongnya begini. Infratruktur kok segini, ya memang dananya segini, Rp 1.600 triliun untuk belanja pegawai, subsidi, pendidikan, dan dana-dana yang sudah pasti kita keluarkan," paparnya.

Hatta juga mengatakan, kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) di kisaran 10% tahun depan dilakukan demi keadilan. Dikatakan Hatta, subsidi harus dinikmati masyarakat miskin, pemerintah tidak wajib memberikan subsidi untuk golongan mampu.

"Untuk keadilan, dengan biaya pembangkitan jangan terlau jauh selisihnya. Kalau terlalu jauh maka pemerintah akan subisidi Rp 400/kwh. Pemerintah tetap memberikan subsidi kepada yang tidak mampu dan tidak wajib memberikan pada yang mampu. Di sini nanti yang akan dibicarakan antara Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR," katanya.

Menurut Hatta, kenaikan tarif secara bertahap tahun depan dilakukan agar PLN bisa melakukan ekspansi meningkatkan rasio elektrifikasi. Saat ini banyak masyarakat yang belum mendapatkan listrik dan jika dana pemerintah habis untuk subsidi berarti tidak bisa membangun infrastruktur listrik yang berkeadilan.

"Tak mungkin dana kita habiskan semua untuk subsidi, kasihan rakyat bagaimana irigasi, bagaimana perbaikan jalan, perluasan jalan, dan sosial dan itu juga penting," tutupnya.

(dnl/dnl)