"Bagi kami, tugas kami adalah mengatur, mengawasi, verifikasi ketepatan distribusi BBM subsidi. Pertanyaan saya tepat tidak kendaraan mewah dapat BBM subsidi," kata Direktur BBM BPH Migas Djoko Iswanto ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Dikatakan Djoko, di tengah situsi kritis BBM subsidi khususnya di DKI Jakarta, pemerintah harus berbuat sesuatu agar jangan sampai jatah habis. Ini bisa berakibat semua rakyat Indonesia tidak bisa memikmati BBM subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Djoko, menaikkan harga BBM subsidi memang pilihan yang sangat tepat. Agar tiap tahun rakyat Indonesia tidak dipusingkan akan jatah atau kuota BBM subsidi yang terus jebol. Tapi kenaikan ini ditolak DPR awal tahun ini. Akhirnya larangan mobil mewah menggunakan BBM subsidi jadi pilihan.
"Kalau saya berpikir, lebih baik mana kita menaikkan harga BBM subsidi karena kuota terus jebol, atau mobil mewah saja yang kita larang beli BBM subsidi? Kalau BBM naik yang terkena dampak kan banyak, kita semua yang miskin dan kaya, tukang ojek, sopir taksi. Tapi kalau mobil mewah dilarang pakai BBM subsidi, yang kena kan orang kaya saja dan bagi mereka tidak masalah. Tetapi lagi-lagi itu ditentang oleh DPR," katanya.
(rrd/dnl)











































