Larang Mobil Mewah 'Minum' Premium, Pemerintah Tidak Langgar HAM

Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membantah rencana kebijakannya melarang mobil mewah membeli BBM subsidi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tidak melanggar HAM. Dari mananya melanggar HAM? Karena yang kita larang itu BBM bersubsidi yang untuk memang golongan tertentu. Karena pemerintah wajib menyediakan BBM seluruh Indonesia bukan BBM bersubsidi," kata Direktur BBM BPH Migas Djoko Iswanto ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Dikatakan Djoko, rencana pelarangan mobil mewah membeli BBM subsidi tersebut dalam rangka penghematan BBM subsidi, dan aturan ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2012 khususnya Pasal 8 ayat 2.

"Pelarangan itu kewenangannya BPH Migas, mengatur, mengawasi, verifikasi ketepatan distribusi BBM subsidi. jadi karena situasi BBM subsidi yang makin menipis ini harus dilakukan, kalau itu juga melanggar HAM artinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanggar HAM karena mengeluarkan Perpres tersebut," tegasnya.

Apalagi kata Djoko, seperti diungkapkan Menteri ESDM Jero Wacik, 77% BBM subsidi ini tidak jatuh ke tangan yang tepat.

"Buat apa BBM subsidi diberikan ke orang yang tidak tepat. Jadi 77% itu subsidi jatuh kepada orang yang berhak salah satunya dinikmati oleh mobil Mewah," cetusnya.

Dari data Pertamina, realisasi konsumsi BBM subsidi sampai 30 Agustus 2012 adalah:

• Premium: Dari kuota 16,185 juta kiloliter (KL), realisasi konsumsinya 18,441 juta KL atau kelebihan 14%
• Solar: Dari kuota 9,138 juta KL, realisasi konsumsinya 10,065 juta KL atau kelebihan 10%
• Kerosene (minyak tanah): Dari kuota 923.052 KL, realisasi lebih rendah yaitu 793.154 KL

Sebelumnya Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, inisiatif BPH Migas tersebut baik sebagai langkah untuk melakukan penghematan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. Namun tak bisa dilakukan karena sudah melanggar HAM.

(rrd/dnl)