Ini Alasan Jero Manjakan Rakyat dengan BBM Subsidi, Meski Ada Penyelundupan

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan BBM subsidi tetap harus ada, walau tak ada kewajiban pemerintah memberikan. Padahal BBM subsidi banyak dinikmati orang-orang kaya dan diselundupkan untuk industri. Benarkah BBM subsidi hanya untuk orang miskin?

"Memang tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah harus menyediakan BBM subsidi. Negara hanya wajib menyediakan BBM, tidak harus yang bersubsidi," kata Jero Wacik saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Menurut Jero, BBM bersubsidi harus tetap disediakan negara, karena hingga sampai saat ini rakyat Indonesia sebagian besar belum mampu untuk membeli BBM non subsidi.

"Harus ada tetap BBM subsidi, karena rakyat Indonesia belum mampu beli BBM non subsidi," ujar Jero.

Menurut Jero, harga BBM non subsidi yang mencapai Rp 9.000 per liter terlalu besar. Maka itu masih disubsidi Rp 4.500 per liter oleh pemerintah.

"Memang subsidi Rp 4.500 per liter besar, tetapi kemarin kita mau kecilkan subsidinya dengan naik Rp 6.000 per liter, tetapi kan tidak boleh sama DPR," ungkap Jero.

Intinya, kata Jero, subsidi baik BBM dan listrik tujuannya untuk melindungi kepentingan rakyat, kalau dilepas ke harga keekonomian maka rakyat kita belum mampu beli.

Tiap tahun, konsumsi BBM subsidi selalu jebol dan melewati jatah atau kuota yang ditetapkan. Tahun ini dari jatah 40 juta kiloliter (KL), pemerintah meminta tambahan 4 juta KL. Alasannya, jumlah kendaraan yang bertambah.

Padahal, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Apakah selama ini BBM subsidi sudah tepat, atau hanya jadi mainan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan? Apakah sebaiknya BBM subsidi dihapus dan diganti dengan subsidi langsung ke masyarakat miskin agar tepat sasaran?

(rrd/dnl)