Ketahanan Energi RI Tak Beres Karena Menterinya Sibuk Sendiri-sendiri

Jakarta - Kementerian Keuangan mengakui saat ini Indonesia belum memiliki konsep ketahanan energi nasional. Pasalnya, selama ini pemerintah masih bertindak reaktif hanya ketika terjadi gejolak energi.

"Kita memang belum punya konsep ketahanan energi nasional. Benar-benar hidup adhoc dari hari ke hari," ujar Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Menurut Bambang, adanya kesulitan menangani ketahanan energi ini karena menterinya tidak bersatu untuk mengurangi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Saya setuju, memang ESDM sibuk konversi gas. Pak Dahlan punya concern mobil listrik. Semua jalan sendiri-sendiri, tapi masih sulit menggantikan BBM," ungkapnya.

Bambang menilai, kebutuhan BBM akan berkurang bila harga BBM subsidi ditetapkan sesuai dengan harga keekonomian. Dengan demikian, bahan bakar lain dapat berkembang.

"Kita bisa kembangkan gas dan listrik dengan syarat harga BBM tidak rendah. Kalau harga BBM keekonomian, mobil listrik dan gas bisa lebih berkembang," paparnya.

Bambang menambahkan, anggaran subsidi energi dapat dikurangi dengan pemberian subsidi langsung yang bisa dinikmati masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur dan kebutuhan dasar hidup.

"Bukan yang kompensasi atau bantuan langsung, tapi benar-benar support. Housing, air bersih, basic infrastruktur. Itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah punya single identity number nasional agar tidak salah sasaran," tegas Bambang.

(/)