PLN Bakal Rugi Jika Diwajibkan Beli Listrik dari Energi Terbarukan

Jakarta - Pemerintah mewajibkan PT PLN (Persero) untuk membeli listrik dari pembangkit listrik yang menggunakan Energi Baru dan terbaharukan (EBT). Namun hal tersebut bakal merugikan PLN.

Direktur Eksekutif Reforminer institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan pada dasarnya PLN akan rugi jika membeli PLN dari pembangkit EBT.

"PLN itu rugi beli listrik dari pembangkit EBT, jauh lebih mahal dibandingkan PLN memproduksi listrik dari batubara (PLTU) atau menggunakan gas," kata Pri Agung ketika ditemui di Kantor Pusat Nahdlatul Ulama, Jumat (19/10/2012).

Apalagi pemerintah mewajibkan PLN untuk membeli setiap listrik yang dihasilkan EBT. Apalagi harganya tidak bisa ditawar karena sudah ditetapkan pemerintah, contohnya seperti listrik dari panas bumi (PLTP) dimana ditetapkan ada yang US$ 11 sen-US$ 18 sen per KwH.

"Karena dia perusahaan pemerintah, ya suka tidak suka harus nuruti, engak berani bilang saja dia (PLN), kalau saya lihatnya ya mereka rugi beli listrik dari EBT, lebih mahal dibandingkan mereka gunakan batubara atau dari gas yang jauh lebih murah," ucap Pri Agung.

Menurutnya hal ini tidak akan sampai membuat PLN bangkrut, namun jika kebijakannya seperti ini, akan membuat PLN hanya maju-mundur saja.

"Memang tidak sampai buat PLN menderita kerugian besar, tapi hanya akan membuat PLN hanya menjadi seperti maju-mundur saja, apalagi dengan mewajibkan tersebut pemerintah juga tidak memberikan kompensasi berupa subsidi atau apapun," kata Pri Agung.

Sementara menurut Direktur jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan kewajiban pembelian listrik dari pembangkit EBT tersebut sebenarnya seperti suatu perusahaan memberikan CSR dan menjaga lingkungan.

"Ya itu tujuannya seperti kewajiban perusahaan memberikan CSR dan menjaga lingkungan, nah apalagi PLN kan banyak pakai batubara, dimana dinegara-negara Eropa dan Amerika penggunaan batubara dikenakan carbon tax (pajak carbon) nah di Indonesia tidak dikenakan, itu kompensasi bagi PLN," ujarnya.

Direktur Operasi Jawa-Bali PLN, Ngurah Adnyana mengatakan apapaun yang diminta pemerintah PLN akan selalu siap melaksanakan.

"Kewajiban tersebut memang membuat biaya produksi PLN meningkat, tetapi sisi baiknya PLN tidak perlu repot-repot lagi tender harga listrik dari EBT, sudah ditetapkan pemerintah, ini juga membantu PLN menyediakan listrik di daerah-daerah pelosok, karena banyak pembangkit EbT berada di daerah remote (terpencil)," tandas Adnyana.

(/)