Jadi Bos Baru, Jero Wacik Bawa 'New BP Migas' Tidak Pro Asing

Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik siap membuat Satuan Kerja Sementara Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas (SKSP Migas) atau 'New BP Migas' lebih efisien dan tidak pro asing seperti yang dituduhkan kepada BP Migas dahulu.

"Hari ini saya akan bekerja disini, tugas kami satu agar SKSP ini lebih efisien, nanti akan kita hitung lagi berapa biaya yang dikeluarkan BP Migas dahulu, dan diera saya SKS tidak boleh boros," kata Jero Wacik ketika ditemui di Hall City Plaza, Jl Gatot Subroto, Senin (19/11/2012).

Dikatakan Jero, dirinya juga sudah kumpulkan para deputi-deputi SKSP dirumahnya. "Dengan pengumpulan para deputi-deputi SKSP tersebut, agar SKS ini dibawah kepemimpinannya harus juga jangan pro asing, perusahaan asing tetap boleh investasi di Indonesia tetap kebijakannya tidak boleh membuat asing dapat lebih banyak, kita dapat sedikit," tandasnya.

Seperti diketahui berdasarkan Keputusan Menteri 3136K/73/MEM/2012 tentang pengalihan tugas dan fungsi eks pimpinan BP Migas untuk tetap memegang jabatan yang sama tetapi di ada satuan kerja sementara pelaksana kegiatan hulu migas.

Berdasarkan Kepmen tersebut, saat ini Menteri ESDM memimpin lembaga tersebut sebagai Kepala SKSP Migas berdasarkan Perpres No 95 /2012.

Perpres No 95 /2012 sendiri dikeluarkan Presiden untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap posisi BP Migas yang dinyatakan inskonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

Keputusan MK tersebut terkait permohonan uji materil UU Migas nomor 22 Tahun 2001 yang diajukan 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan serta beberapa solidaritas seperti Juru parkir, Pedagang Kaki Lima, pengusaha dan karyawan.

(rrd/dru)