Jatah BBM Subsidi Jebol Lagi, Anggota DPR Salahkan Pertamina dan BPH Migas

Jakarta - Pemerintah akan mengajukan permintaan penambahan kuota BBM subsidi yang kembali jebol meskipun sudah ditambah 4 juta kiloliter (KL) menjadi 44 juta KL. Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) disalahkan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial mengatakan, pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas tidak cermat menghitung jumlah kebutuhan BBM subsidi.

"Salah satunya diakibatkan oleh perhitungan yang kurang tepat antara Pertamina dengan BPH Migas," ungkap Farial saat ditemui detikFinance di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Farial mengatakan, penambahan kuota 4 juta KL yang telah dilakukan sebelumnya seharusnya cukup untuk akhir tahun. Tetapi karena perhitungan jumlah konsumsi yang kurang tepat (karena pertumbuhan kendaraan bermotor) dari pemerintah menyebabkan harus ada penambahan sebanyak 1,2 juta KL lagi sampai akhir tahun.

"Pemerintah tidak pernah menghitung target produksi kendaraan bermotor per tahunnya," katanya.

Pemerintah melalui Menteri ESDM Jero Wacik kemarin mengakui ada pertumbuhan penjualan mobil baru pada tahun ini. Menurut Gaikindo perkiraan mobil baru yang terjual untuk tahun ini mencapai 940 ribu mobil dan motor baru sebanyak 9 juta unit. Data terakhir menyebut jumlah mobil baru yang laku dijual sebanyak 1,050 ribu unit sedangkan motor hanya 8 juta unit.

Fahrial bahkan berujar bila akan ada penambahan produksi dan penjualan kendaraan bermotor di 2013. Menurutnya pemerintah melalui Pertamina dan BPH Migas harus tepat menghitung jumlah kebutuhan konsumsi di tahun mendatang.

"Tahun depan akan terjual 2 juta mobil dan 9 juta motor. Ini jelas banyak yang menggunakan BBM. Perhitungan Pertamina dan BPH Migas harus tepat," cetusnya.

(/)