DPR Setuju Jatah BBM Subsidi Ditambah 1,2 Juta Kiloliter Dengan Syarat Keras!

Jakarta - Komisi VII DPR menyetujui tambahan kuota atau jatah BBM subsidi di tahun ini sebesar 1,23 juta kiloliter (KL). Namun dengan catatan-catatan keras.

"Komisi VII menyetujui permintaan tambahan kuota BBM subsidi oleh Pemerinah sebesar 1,23 juta KL dengan rincian untuk premium sebanyak 0,50 juta KL dan solar 0,73 juta KL, tapi dengan syarat atau catatan keras," kata Ketua Sidang Komisi VII DPR Effendi Simbolon dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Jero Wacik membahas kuota BBM subsidi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Catatan-catatan itu yakni:

• Pemerintah harus melakukan audit pengadaan dan penyaluran BBM subsidi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai rapat Komisi VII pada 17 september 2012.
• Komisi VII meminta pemerintah meningkatkan pengawasan pendistribusian BBM subsidi.
• Komisi VII meminta untuk menerapkan sistem monitoring dan pengedalian BBM subsidi secara online sampai ke SPBU pada Pertamina yang dapat diakses secara realtime sehingga menjamin azas akuntabel dan good governance di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun akibat adanya tambahan kuota BBM subsidi dari 40 juta KL menjadi 4,4 juta KL. Tapi ternyata jatah tersebut belum cukup dan pemerintah minta tambahan lagi 1,2 juta KL dengan nilai sekitar Rp 6 triliun.

Dalam APBN-P 2012 disetujui anggaran subsidi energi Rp 225 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengatakan, seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka," kata Jero.

(rrd/dnl)