"Kita ingin mengubah rezim BBM ini ke rezim BBG, gas harganya jauh lebih murah, lebih bersih dan tanpa disubsidi," kata Wakil Kepala BHP Migas Fahmi Harsandono kepada detikFinance, Rabu (12/12/2012).
Dikatakan Fahmi, untuk mengubah rezim itu, langkah awal BPH Migas akan melarang truk industri dan kendaraan perusahaan menggunakan BBM subsidi, dan diwajibkan menggunakan BBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, larangan tersebut baru bisa BPH lakukan minimal pada 2014. "Tapi baru kita larang pada 2014, saat ini baru bentuk imbauan," ungkap Fahmi.
Alasan 2014, karena menunggu pipa transmisi gas Kepodang-Tambak Lorok, Cirebon-Semarang (Cisem), dan Gresik-Semarang (Gresem) selesai terbangun.
"Seperti Kepodang-Tambak Lorok baru selesai pada Kuartal III 2014, Cisem, Gresem target selesai Kuartal III 2013," kata Fahmi.
Dengan terbangunnya pipa-pipa transmisi gas tersebut, artinya infrastruktur gas di Jawa sudah terbangun.
"Kalau sekarang kita paksa, infrastrukturnya tidak ada ya orang protes, kalau sudah ada infrastrukturnya, orang tanpa disuruhpun akan mau pindah, karena kalau pakai gas jauh lebih murah dan efisien dari pada pakai BBM subsidi sekalipun," tandas Fahmi.
(rrd/dnl)











































