Subsidi BBM & Listrik 'Jebol' Akibat Harga Minyak Tinggi dan Rupiah Melemah

Jakarta - Realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai 93,6% dari target Rp 1.069,5 triliun atau hanya Rp 1.001,3 triliun. Tapi, dari realisasi tersebut, uang negara terkuras paling besar untuk belanja subsidi energi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, realisasi belanja subsidi di 2012 mencapai 141,3% dari target Rp 245,1 triliun atau mencapai Rp 346,4 triliun. Untuk subsidi energi, realisasinya 151,5% dari target Rp 202,4 triliun atau hanya Rp 306,5 triliun.

"Ini perlu diwaspadai karena biasanya kan deviasi 5-10 persen, tapi ini sampai 51 persen," ujar Agus Marto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (7/1/2013).

Realisasi subsidi BBM, elpiji, dan BBN (bahan bakar nabati) mencapai Rp 211,9 triliun atau 154,2% dari target Rp 137,4 persen. Sedangkan subsidi listrik, realisasinya mencapai 145,4% dari target Rp 65 triliun atau mencapai Rp 94,6 triliun.

"Jadi meningkatnya subsidi ini karena meningkatnya ICP (harga minyak Indonesia) dari asumsi US$ 105/barel menjadi US$ 112,7/barel. Lemahnya nilai tukai dari Rp 9 ribu/US$ menjadi Rp 9.384/US$, dan meningkatnya volume konsumsi BBM subsidi yang ditetapkan 40 juta KL (kiloliter) menjadi 45,2 juta KL," jelas Agus Marto.

Agus Marto menambahkan, pihaknya sangat ingin program pengendalian BBM dan listrik bisa dilakukan secara optimal. Jika tidak, maka pihaknya akan melakukan antisipasi secara fiskal yaitu dengan penyesuaian harga BBM subsidi.

"Kita ingin kendalikan subsidi BBM karena nanti akan membahayakan kesinambungan fiskal kita. Kalau tidak bisa dilakukan maka kita akan tindak secara fiskal dengan penyesuaian harga. Meski saat ini kita belum berencana untuk melakukan itu (penyesuaian harga BBM subsidi)," tegasnya.

Selain belanja subsidi energi, realisasi belanja pemerintah lainnya di bawah target. Belanja pegawai hanya 93,1% dari target Rp 212 triliun atau hanya Rp 197,7 triliun. Realisasi belanja barang hanya 84,7% dari target Rp 162 triliun atau hanya Rp 137,2 triliun. Realisasi belanja modal hanya 79,6% dari target Rp 176,1 triliun atau hanya Rp 140,2 triliun.

Belanja subsidi non energi hanya 93,4% dari Rp 42,7 triliun atau hanya Rp 39,9 triliun. Realisasi belanja pembayaran bunga utang hanya 85,4% dari target Rp 117,8 triliun atau hanya Rp 100,5 triliun. Realisasi belanja hibah hanya 4,2% dari Rp 1,8 triliun atau hanya Rp 0,1 triliun, realisasi belanja sosial hanya 87,6% dari Rp 86 triliun atau hanya Rp 75,3 triliun, dan realisasi belanja lain-lain hanya 5,7% dari Rp 68,5 triliun atau hanya Rp 3,9 triliun.

(nia/dnl)