.webp)
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan, inisiatif dari Jokowi-Ahok ini harusnya dihargai, bukan malah langsung ditolak.
"Jangan ditolak terus, misalnya DKI mau nggak ada BBM bersubsidi, menurut saya itu harus direspons positif," ungkap Bambang di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/1/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin tidak 100%, tapi paling nggak kalau daerah punya ide itu ditangkap dulu. Karena kalauy satu daerah sukses, daerah lain akan ikut," jelasnya.
Apalagi, sambung Bambang, dengan kondisi di luar pulau Jawa yang dinilai sudah terbiasa membeli harga BBM subsidi mahal secara eceran.
"Kalau di luar jawa kan yang paling penting ketersediaan, mereka udah terbiasa beli dengan harga lebih karena dijual di eceran," ucapnya.
Selain itu, Bambang menyindir rencana Kementerian ESDM untuk melakukan konversi penggunaan BBM menjadi BBG yang malah tidak berhasil tahun lalu.
"Kalau mau konversi energi ya lakukan jangan maju mundur seperti sekarang," kata Bambang.
Menurutnya, saat ini Kementerian ESDM harus fokus. Seperti target pengguna gas, misalnya diutamakan untuk kendaraan umum.
"Jadi kita nggak usah akhirnya berpolemik nanti yang punya kendaraan pribadi mau nggak beli konverter Rp 15 juta? Itu nggak akan selesai diskusinya," ujar Bambang.
"Karena cuma menambah subsidi lagi. Lebih baik fokus subsidi untuk konverter gas dipakai untuk angkutan umum dan angkutan barang. Bisa dibatasi kota besar dulu, lima atau enam kota besar itu kan sudah mulai," tambahnya.
Dia menegaskan, jika Kementerian ESDM ingin ada kebijakan soal pembatasan BBM bersubsidi ataupun konversi ke gas seperti wacana yang sudah dilontarkan, maka harus dengan sangat serius.
"Kalau mau pembatasan harus pembatasan yang serius," cetusnya.
(dnl/dnl)
