Usai Bertemu SBY, JK: Mau Cepat Selesai Infrastruktur atau Subsidi BBM Habis untuk Macet?

Jakarta -

Wacana kenaikan harga BBM subsidi saat ini terus mengemuka, apalagi jumlah subsidi BBM menggerus anggaran hingga Rp 200 triliun lebih. Perlukah kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan pemerintah?

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah dihadapkan dalam dua pilihan. Pemerintah harus memilih ingin membangun infrastruktur atau memberikan subsidi yang habis dipakai dan menimbulkan kemacetan.

"Ini kan pilihan, mau cepat selesai infrastruktur atau habis subsidi itu dipakai untuk kemacetan? Pilih mana, you pilih mana misalnya ada uang Rp 300 triliun, uang itu dipakai untuk bensin murah ke orang yang punya kendaraan, ya macet, habis itu. Maka pilihan kedua, memperbaiki jalan, perairan, perbaiki sekolah, musholla agar anak jalan enak ke rumah tidak banjir, bagaimana? Itu saja pilihannya," tegas JK usai bertemu Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Ditegaskan JK, kenaikan BBM itu mempunyai tujuan yang lebih baik. Dana penghematan subsidi bisa digunakan pemerintah untuk memperbaiki jalan ataupun untuk infrastruktur perairan yang bisa mencegah terjadinya banjir.

"Ya konsekuensinya penguna kendaraan bermotor harus bayar sedikit lebih mahal. Itu pilihannya, bukan bermaksud kasih susah orang, justru tujuannya ksih gampang orang," tegas JK.

Dia juga menegaskan, pemerintah seharusnya sudah berani menaikkan harga BBM subsidi sejak dua tahun yang lalu.

Sebelumnya, Rudi Rubiandini saat menjadi Wakil Menteri ESDM mendorong harga BBM subsidi segera dinaikkan minimal menjadi Rp 6.000/liter. Jika ini terjadi maka anggaran subsidi BBM bisa hemat Rp 56 triliun.

"Kalau harga BBM subsidi dinaikan langsung Rp 1.500/liter atau menjadi Rp 6.000/liter maka negara bisa menghemat Rp 56 triliun dari subsidi BBM," kata Rudi.

Jika kenaikan ini dirasa berat, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai yang punya wewenang menaikkan harga BBM subsidi, bisa menyicil kenaikan harga tersebut tiap 3 bulan Rp 500/liter. Mekanisme kenaikan tiap 3 bulan ini sudah dilakukan untuk tarif dasar listrik (TDL).

"Tapi kalau naik langsung berat bagi masyarakat, bisa dicicil Rp 500 per liter per triwulan, dengan cara tersebut pemerintah dapat menghemat Rp 40-45 triliun per tahun," kata Rudi.

Hasil penghematan tersebut, ujar Rudi, bisa digunakan Pemerintah untuk membangun infrastruktur lainnya seperti jalan, sekolah, jembatan, dan sarana kesehatan.

"Penghematannya bisa kita buat bangun jembatan, jalan, rumah sakit, dari pada triliunan rupiah dibakar begitu saja," tandas Rudi.

(dnl/hen)