"Subsidi BBM dan subsidi listrik selalu saja jadi agenda penting untuk dibahas, karena satu sisi sudah merupakan kebutuhan rakyat, di sisi lain sudah menjadi beban APBN dan sudah mengkhawatirkan," kata Jero dalam Rapat Sidang Ke-9 Dewan Energi Nasional, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Seperti diketahui, tahun ini dalam APBN, jumlah subsidi BBM yang ditetapkan mencapai Rp 193,8 triliun, dengan jumlah kuota sebanyak 46 juta kiloliter (KL). Sementara untuk subsidi listrik ditetapkan Rp 80,9 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Jero meminta Dewan Energi Nasional (DEN) dapat mepersiapkan proyeksi-proyeksi kebijakan energi Indonesia di masa depan.
"Karena energi merupakan indikator bagaimana suatu banga maju, energi juga indikator warning kalau penyiapannya tidak baik, karena itu rancangan kebijakan energi nasional jadi sangat vital," tandasnya.
Namun walaupun diakui sudah membebani APBN, sampai saat ini pemerintah belum merencanakan kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah hanya berusaha melakukan pengendalian BBM subsidi dengan melarang kendaraan pemerintah, BUMN dan BUMD serta kendaraan tambang dan perkebunan dilarang pakai BBM subsidi agar kuota BBM subsidi 46 juta KL tidak melebihi.
"Jika program ini 100% berhasil akan menghemat sekitar 1,3 juta KL,β ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo beberapa waktu lalu.
(rrd/dnl)











































