Ini Alasan PLN Proyek 10.000 MW Tahap I Tak Kunjung Selesai

Jakarta - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 10.000 MW Tahap I seharusnya selesai seluruhnya pada tahun 2013 ini. Namun, PLN meyakini keseluruhan proyek ini selesai pada 2014. Apa yang menyebabkan molornya proyek tersebut?

"Saat ini proyek 10.000 MW Tahap I yang sudah beroperasi sampai akhir 2012 mencapai 4.510 MW (Mega Watt)," kata Direktur Konstruksi PT PLN (Persero) Nasri Sebayang kepada wartawan di Kantor Pusat PLN, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Nasri menyatakan proyek yang dinamakan Fast Track Program (FTP) Tahap I tidak akan selesai pada tahun ini, melainkan baru selesai semuanya pada 2014.

"Tahun ini baru akan masuk sebanyak 2.428 MW karena sampai saat ini masih dalam tahap commissioning atau uji coba, dan tahap konstruksi tahun ini sebanyak 2.919 MW," jelasnya.

Nasri menyebutkan terlambatnya penyelesaian proyek FTP I ini dikarenakan banyak hal. Faktor pertama, lanjutnya, FTP I terlambat karena adanya keterlambatan status pendanaan, baik dari PHLN, APBN maupun APLN sindikasi perbankan sehingga pembukaan Letter Of Credit dan proses pembayaran terkendala. Kedua, kendala pembebasan lahan baik untuk pembangkit maupun transmisi membuat proyek FTP ini juga terhambat.

"Selain itu, costruction periode untuk PLTU kelas 300-600 MW pada umumnya adalah 40-50 bulan, namun karena kita terlalu optimis kontrak proyek PLTU percepatan hanya 30-36 bulan," jelasnya.

Hambatan lain, tambah Nasri, akibat dari sulitnya pembebasan lahan serta pengakuan kepemilikan tanah yang ganda, menyebabkan lokasi pembangkit terpaksa digeser dan harus dilakukan penyesuaian disain kembali.

"Ada lagi panjangnya jalur proses perizinan yang tidak mempunyai standard waktu yang baku, serta koordinasi antara kontraktor EPC dengan subkontraktornya tidak sesuai harapan, ini pelajaran bagi kita, karena belum pernah kita bekerjasama dengan kontraktor asal China," ucap Nasri.

Ditambahkan Nasri, hambatan penyelesaian FTP I ini lainnya adalah pembangunan yang dilaksanakan secara serentak ternyata berdampak pada ketersediaan peralatan, material maupun SDM.

"Terakhir, karena standardisasi peralatan yang diproduksi di China berbeda dengan standard internasional yang selama ini digunakan oleh PLN, sehingga untuk menyetujui peralatan tersebut perlu melakukan perbandingan standard," tandas Nasri.

(rrd/nia)