Jatah Pertamina Cs di Blok Mahakam Sekitar 40%

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memperkirakan kemampuan perusahaan nasional termasuk PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur hanya sebesar 40%. Artinya Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sebesar 60% dari 100% saat ini.

"Pengelolaan perusahaan nasional di Blok Mahakam kira-kira yang rasional kalau kita bisa dan kita mampu mungkin 40%, itu Pertamina dengan Pemda atau perusahaan swasta nasional," ucap Jero Wacik usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (18/2/2013).

Jero meminta agar perusahaan swasta nasional yang ingin berpartisipasi mengelola Blok Mahakam juga jangan terlalu ambisius. "Makanya saya minta Pertamina hitung cermat, berapa yang mereka mampu, 30% kah atau berapa," ucapnya.

Jero juga mengisyaratkan akan tetap menggandeng Total dan Inpex untuk mengelola Blok Mahakam kembali pasca berakhirnya kontrak mereka di Blok tersebut pada 2017. "Kalau dengan suami lama hubungannya baik-baik saja, buat apa harus cari suami baru lagi," tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha meminta agar Menteri ESDM Jero Wacik hati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak Blok Mahakam, jangan sampai kejadian perpanjangan kontrak Blok Cepu yang mengecewakan terulang kembali.

"Saya meminta agar Menteri ESDM berhati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak Blok Mahakam," kata Satya dalam rapat kerja.

Dikatakan Satya, dulu waktu keputusan Blok Cepu, perhatian masyarakat sangat besar, namum ternyata keputusannya tidak terlalu baik bagi Indonesia.

"Dimana pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan Blok Cepu operatorshipnya ExxonMobil sedangkan Pertamina hanya dapat 45% dimana Blok Cepu dikelola anak perusahaan konsorsium yakni Mobil Cepu Limited (MCL)," ungkap Satya.

Akibat operatornya dipegang ExxonMobil sehingga apapun keputusan yang diambil harus melalui mekanisme ExxonMobil.

"Akhirnya setiap keputusan tidak happy-happy amat bagi kita. Untuk itu di Blok Mahakam jangan sampai kasus ini kembali terjadi di Blok Mahakam, walaupun persentase Pertamina di Blok tersebut tidak terlalu besar, alangkah pentingnya Pertamina menjadi operatorship agar setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan negeri ini bukan mekanisme Total dan Inpex," tandasnya.

(rrd/hen)