Premium Akan 'Dijatah', Ini Respons Pengusaha Otomotif Nasional

Jakarta - Pemerintah pada April 2013 ini, berencana mengeluarkan kebijakan pembatasan atau penjatahan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar dan premium. Apa respons pengusaha otomotif nasional atas rencana pemerintah membatasi konsumsi premium Cs itu?

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) III, Johnny Darmawan menuturkan, rencana pembatasan tersebut tentunya berpengaruh terhadap realisasi penjualan kendaraan roda 4 di 2013.

"Tahun 2013, feeling saya penjualan di atas 1,1 juta. Apakah lebih tinggi dari tahun lalu? Itu meragukan, karena adanya kenaikan upah buruh, rencana BBM dibatasi, terus kenaikan listrik. Ada faktor yang tidak mendukung," tutur Johnny di sela Munas Asosiasi Pengusaha Indonesia(Apindo) IX di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, Senin (8/4/2013).

Dari sudut pandang pengusaha dan pelaku industri otomotif, memang kenaikan BBM subsidi bisa saja dilakukan atau dengan kata lain, dirinya sependapat dengan rencana pemerintah tersebut.

Karena selama ini, dunia usaha telah menggunakan BBM non subsidi untuk operasional bisnis. Namun, andaikata BBM subsidi jadi dibatasi atau dinaikkan, pihaknya berharap pemerintah agar alokasi anggaran dari opsi penghematan BBM, bisa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur jalan atau dialihkan kembali kepada masyarakat.

"Pembatasan memang ada impact, dari dulu Apindo, minta agar dinaikkan harga, terus bagaimana mengembalikkan ke mereka (masyarakat). Bisa kembangkan infrastruktur dan bantuan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Johnny menjelaskan hingga triwulan I 2013, penjualan mobil hampir tembus 300.000 unit atau naik sekitar 18% dari periode sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan penjualan triwulan IV 2012, terjadi penurunan.

"Daripada Q4 (triwulan IV) dibandingkan Q1 itu menurun. Itu terjadi karena ada penurunan harga komuditas batubara, palm oil. Terus current exchange Rp 9.500-Rp9.600. Sekarang juga lebih banyak supply (kendaraan)," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebut pada bulan April ini, akan dibahas kebijakan pengaturan atau pembatasan konsumsi BBM subsidi. Hal ini dilakukan, agar subsidi BBM tidak jebol ke angka Rp 300 triliun. Opsi yang diambil antara lain: menaikkan harga, pembatasan konsumsi BBM, penjualan BBM ron 90 dan konversi BBM ke BBG.


(feb/dru)