.webp)
1. Menteri Keuangan Chatib Basri
|
|
"Bagus sekali itu. Saya bisa pikirkan mekanismenya. Yang paling mudah adalah tidak jual premium di Jakarta," kata Chatib kepada detikFinance, Sabtu (14/12/2013).
Chatib mengatakan, tidak akan ada kerawanan penyelundupan BBM subsidi yang masuk ke DKI bila kebijakan ini dilakukan. Jadi orang yang mau membeli BBM subsidi harus ke luar Jakarta dulu.
Soal manfaat atau penghematan anggaran bila kebijakan ini diberlakukan, Chatib mengatakan akan dihitung dulu. "Tentu ada manfaatnya buat anggaran," tegas Chatib.
Dihubungi terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, Pemprov DKI harus berbicara kepada pemerintah pusat terlebih dahulu bila ingin menghapus subsidi BBM di ibu kota. Karena kebijakan subsidi BBM adalah kebijakan nasional.
"Bukan soal boleh atau tidak boleh. Intinya harus dibicarakan dengan pemerintah pusat. Bila sinkron ya bisa saja," ujar Askolani.
2. Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro
|
|
"Sangat mendukung karena termasuk kategori 'distribusi tertutup BBM bersubsidi' yang sudah disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2014. Mekanisme dan izin ada di Kementerian ESDM," kata Bambang kepada detikFinance, Sabtu (14/12/2013).
Penerapan kebijakan ini menurut Bambang tidak sulit. Semua tergantung komitemen dan ketegasan seluruh pihak. "Penerapannya juga bisa bertahap," kata Bambang.
Memang anggaran subsidi BBM ini selalu menekan anggaran pemerintah. Tahun ini saja, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 200 triliun, dan diperkirakan akan naik hingga Rp 50 triliun.
3. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo
|
|
"Ya itu bisa saja. Kan gubernur itu diberi wewenang untuk mengatur dan mengendalikan BBM bersubsidi. Mau dibatesin dengan digilir plat genap-ganjil, mau diberi kupon dan seterusnya ya silakan saja," ujar Susilo singkat kepada detikFinance, Sabtu (14/12/2013).
4. Pengusaha SPBU
|
|
"Wacana itu kan (pencabutan subsidi BBM) sebetulnya konsep lama yang dilontarkan lagi dengan momentum saat ini. Di mana pemerintah kesulitan menanggung beban subsidi BBM dalam APBN. Yang penting sebetulnya, jika baru sebatas wacana harus diwujudkan dalam bentuk konsep yang jelas," ujar Eri.
Nanti dalam konsep itu, Eri mengatakan, harus diatur dengan jelas bagaimana implementasi kebijakan tersebut. "Baru jika sudah final konsepnya, disimulasikan dulu sebelum diterapkan di masyarakat," kata Eri kepada detikFinance, Sabtu lalu.
Halaman 2 dari 5
