.webp)
"Ide itu bagus, niat itu bagus, kalau ada gagasan-gagasan bagus itu disambut," kata Jero usai meninggalkan rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Banteng, Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Jero mengatakan, dirinya belum menerima surat resmi dari Ahok terkait rencana penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta ini. "Saya belum baca suratnya," tambah Jero.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau melaksanakan itu harus perlindungan dengan DPR. Mengurangi subsidi bukan cuma kita sendiri," tutup Jero.
Ahok pekan lalu mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.
Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.
"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.
Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.
Jero Tinggalkan Rakor Buru-buru
Pemerintah pagi ini berkumpul di kantor Kemenko Perekonomian untuk melakukan rapat mengenai UU Minerba no 4 tahun 2009. Sayangnya, Jero Wacik harus meninggalkan rapat yang sedang berlangsung.
Jero mengatakan, dirinya akan menghadiri acara internal Kementerian ESDM di kantornya. Maka dari itu dia tidak bisa mengikuti rapat hingga selesai.
"Masih berlangsung, saya harus pergi duluan. Ada acara lagi, penyerahan Dipa di kantor," kata Jero buru-buru meninggalkan Kantor Kemenko.
Saat ditanya mengenai apa yang dibahas dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut Jero mengatakan, pemerintah sedang berupaya keras membahas bagaimana pelaksanaan UU minerba tersebut.
"Kita sedang membahas bagaimana cara melaksanakan UU itu secara baik, tapi tetep kepentingan nasional yang kita kedepankan. Beri kesempatan bagi kami," singkatnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung sejak pukul 08.30 ini berlangsung tertutup di ruang Mahakam Kemenko Perekonomian. Dari info yang didapat, pejabat yang hadir di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Kepala BKPM Mahendra Siregar, dan Dirjen Pajak Fuad Rachmany.
(zul/dru)
