"Kita minta Pertamina (untuk pengawasan). Kita berhak untuk minta dibatasi pemberian kuota BBM subsidi. Gubernur berhak untuk itu. Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pakai BBM subsidi. Jadi menurut kami, mampu beli mobil jadi harus beli BBM non subsidi. Misalnya, saya enggak sanggup, ya sudah jangan dipakai," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/12/2013).
Ahok juga mengatakan, Pemprov DKI telah bertemu dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan meyakinkan pemerintah soal rencananya tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menjalankan rencana tersebut, kata Ahok, Pemprov DKI akan menyiapkan semua bus umum dalam kondisi yang bagus dan nyaman.
"Jadi kita bisa batasi dari tahap awal semua kendaraan pribadi tidak boleh isi BBM subsidi. Kan target kami kurangi pemakaian kendaraan pribadi di Jakarta. Kalau Anda mengisi (BBM subsidi) di luar DKI kan nggak tahan juga mesti bolak balik. Rugi kan. Itu kita mau batasi," tegas Ahok.
(dnl/hen)











































