.webp)
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam kontrak perjanjian dengan Freport soal dividen memang bisa dinegosiasikan. Kementerian BUMN menurutnya akan melakukan negosiasi kembali.
"Harusnya bisa ya, pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN. Nggak harus maksa-maksa, sudah ada kontrak perjanjiannya masih bisa dinegosiasikan," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (10/4/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penurunan sebesar Rp 3 triliun disebabkan tidak disetornya dividen Freeport yang diperkirakan sebesar Rp 1,5 triliun.
"Berkurang Rp 3 triliun kan. Begitu saja. Artinya (kalau tidak bisa) pengeluaran dikurangi Rp 3 triliun atau dicari sumber penerimaan lain yang bisa Rp 3 triliun," jelasnya.
Ia mengakui, dividen merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga apabila tidak ada keputusan soal penyetoran dividen, maka bisa untuk dinegosiasikan kembali.
"Kalau mau nambah kan masalahnya sebagian besar perusahaan sudah menentukan dividennya dalam RUPS. Sebagian besar sudah RUPS sampai juni ini. Agak berat," kata Bambang.
Sebelumnya Freeport menyatakan, di 2013 lalu memang tidak ada pembayaran dividen dari Freeport kepada semua pemegang saham, karena beberapa faktor.
"Antara lain volume penjualan tembaga dan emas yang lebih rendah karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global, dan penggunaan arus kas untuk investasi sekitar US$ 1 miliar guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah yang pada tahun 2017 dan selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan Freeport," demikian pernyataan Freeport yang disampaikan oleh Vice President, Corporate Communications Daisy Primayanti.
Proyek tambang bawah tanah Freeport di Papua akan memakan biaya investasi US$ 15 miliar atau sekitar Rp 150 triliun selama sisa umur tambang. Selain itu arus kas juga digunakan untuk menjaga keberlanjutan tingkat poduksi saat ini.
(mkl/rrd)
