Tak Mau Jawa Krisis Listrik di 2018, Ini Jalan Keluar Presiden Baru

Jakarta - Presiden baru Indonesia nanti dihadapkan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang harus dirampungkan. Salah satunya adalah ancaman krisis listrik di Jawa pada 2018, karena tak kunjung rampungnya proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang 2 x 1.000 megawatt (MW).

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, pembebasan lahan PLTU Batang harusnya rampung pada 2012 lalu, tapi sampai saat ini belum juga selesai. Bila hitungannya masalah lahan selesai tahun ini, paling cepat selesai masa konstruksinya adalah 4 tahun. Sedangkan kebutuhan listrik di Jawa makin meningkat dan harus ditambah.

Tapi Nur mengatakan, bagi presiden baru nanti, ada cara untuk mencegah krisis listrik di Jawa ini terjadi.

"Bisa dengan membangun PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap). Ini bisa selesai dalam 2 tahun," ujar Nur saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu lalu (30/5/2014).

Dia mengatakan, biaya investasi untuk membuat PLTGU ini adalah US$ 1 juta per MW. Jadi bila dibangun 2.000 MW untuk kebutuhan di Jawa seperti PLTU Batang, maka dibutuhkan US$ 2 miliar atau sekitar Rp 20 triliun.

"Dana ini bisa diperoleh dan bisa diupayakan, banyak orang mau memberi pinjaman ke PLN, tapi harus disetujui oleh pemerintah. Namun yang akan menjadi mahal nanti adalah gasnya, ini yang pusing harga gasnya. Tapi itulah hukum besi, orang kalau mau cepat tidak bisa minta murah," papar Nur.

Pembangkit listrik berbahan bakar gas ini, menurut Nur, efisiensinya tinggi. Satuan panas gas yang terbuang untuk membuat satuan listrik kecil. Tidak seperti batu bara, dari satuan batu bara, hanya 31% yang bisa menjadi listrik, sisanya terbuang ke atmosfer.

PLN memang sering dikritik karena sebagian besar pembangkitnya masih menggunakan BBM yang mahal harganya. Sebenarnya PLN ingin sekali menggunakan gas, namun, komitmen untuk mendapatkan pasokan gas sulit didapatkan. Banyak gas dalam negeri yang dijual ke luar negeri, alias diekspor.

Ingin tahu cerita pembebasan lahan di PLTU Batang? Anda bisa klik di sini. Ada juga penjelasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal masalah pembebasan lahan tersebut, di sini.

(dnl/ang)