Janji Jokowi Tangani Listrik dan Subsidi BBM di Indonesia

Jakarta - Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami defisit listrik saat ini. Jawa juga terancam krisis listrik di 2018, karena molornya proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah.

Indonesia juga terbelenggu dengan subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp 200 triliun lebih per tahun, dan sulit untuk dihapuskan.

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyelesaian masalah energi cukup sederhana dan mudah. Dia menyatakan, Indonesia terlalu bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).

"Padahal kalau kita alihkan ke gas dan batu bara, ini (subsidi) langsung jatuh Rp 70 triliun. Tapi tidak tahu kenapa tidak dilakukan. Ada yang tahu? Karena ada kepentingan. Itu saja. Jangan pikir rumit, saya ini orangnya sederhana," tutur Jokowi dalam pemaparan visi dan misi ekonomi yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Jokowi mengaku, soal ketergantungan pada subsidi BBM ini telah diketahuinya karena dia menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai ada kepentingan yang membuat Indonesia terlalu bergantung pada BBM.

Sementara terkait listrik, Jokowi mengatakan, pembangunan pembangkit listrik seringkali terhadang perizinan yang rumit, sehingga tidak jelas kepastian kapan proyek bisa dimulai.

Jokowi bahkan berjanji, bila dia menjadi presiden, investor diberi jaminan proyek pembangkit listriknya selesai maksimal dalam 2 tahun. Bila tidak selesai, uang investor akan kembali.

"Kalau saya pasti beri target. Menteri saya beri target. Misalnya 5 tahun pembangkit listrik 10.000 MW. Kalau nggak bisa maaf, yang antre menteri itu banyak. Menterinya saya beri target, kemudian targetnya nggak tercapai. Maaf saya ganti. Gampang kan? Gampang banget," cetusnya.

(dnl/hen)