Ekonom Ini Sebut Subsidi BBM Seperti Obat Jangka Pendek

Jakarta - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu pos yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 246,5 triliun untuk subsidi BBM. Naik dibandingkan rencana sebelumnya yaitu Rp 210,7 triliun.

Menurut Juniman, Kepala Ekonom BII, subsidi BBM layaknya obat jangka pendek bagi perekonomian. "Subsidi membuat harga BBM jadi murah. Masyarakat bisa membeli BBM dengan harga murah, sehingga ekonomi pun bergerak," katanya kala berbincang dengan detikFinance, Kamis (3/7/2014).

Namun, lanjut Juniman, obat tersebut memiliki efek samping di masa mendatang. "Apalagi kalau sampai overdosis. Ekonomi kita akan sakit," ujarnya.

Dampak negatif dari obat bernama subsidi BBM, tambah Juniman, sudah terlihat. Pemerintah terpaksa merombak APBN 2014 untuk mengakomodasi kenaikan subsidi BBM dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 246,5 triliun. Belanja negara juga dipotong Rp 43 triliun.

Harga BBM yang murah membuat masyarakat cenderung boros, padahal Indonesia merupakan negara importir minyak dan produk-produk turunannya. Impor minyak dan BBM yang tinggi menyebabkan neraca perdagangan dan transaksi berjalan defisit. Akibatnya, nilai tukar rupiah pun melemah.

"Apalagi subsidi banyak dinikmati oleh orang yang mampu, mereka yang bisa membeli kendaraan bermotor. Sudah saatnya ada perubahan," tegas Juniman.

Menurut Juniman, ada 2 hal yang harus dilakukan pemerintahan mendatang. Pertama adalah mengalihkan subsidi dari kepada barang menjadi kepada orang-orang yang membutuhkan. "Pengalihan subsidi bisa untuk pengembangan di bidang infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan," katanya.

Kedua, demikian Juniman, adalah membuat kebijakan yang jelas dan tegas. "Siapa pun presidennya, nomor 1 (Prabowo Subianto) atau nomor 2 (Joko Widodo), harus punya roadmap yang jelas, konsisten, dan fokus. Apakah itu konversi BBM ke gas atau biofuel, tidak masalah. Yang jelas jangan hanya wacana," paparnya.

(hds/hen)