.webp)
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Mohamad Ikhsan mengatakan, bila kebijakan tersebut dilakukan di awal, maka penghematan anggarannya pasti lebih besar. Dengan demikian, perencanaan program jangka panjangnya bisa berjalan.
"Kalau mau naikkan BBM ya di awal periode pemerintahan, seperti awal tahun depan. Kalau di akhir tahun hematnya kan sedikit," kata Ikhsan dalam diskusi penyusunan APBN di Gedung Danapala, Kemenkeu, jakarta, Selasa (15/7/2014)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dari anggaran yang dihemat itu, tahun pertama siapkan dulu buat kompensasi," sebutnya.
Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya, penghematan anggaran subsidi BBM bisa dialirkan untuk belanja yang lebih produktif. Sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari kebijakan yang dianggap tak populis tersebut.
"Walaupun sekarang ada demonstrasi, tenang saja. Tutup telinga dulu. Biarkan kebijakan berjalan. Karena nanti saat manfaatnya diterima, kebijakan BBM naik itu juga sudah lupa masyarakat," kata Ikhsan.
Ia pun menyarankan, kenaikan harga BBM subsidi jangan diberlakukan bertahap. Akan tetapi langsung kepada satu titik harga yang dianggap mampu setara dengan daya beli masyarakat.
Misalnya dipatok pada harga Rp 8.000 per liter untuk premium dan solar. Kemudian skema yang diterapkan itu adalah subsidi tetap. Dengan tujuan untuk menghindari risiko fiskal dari yang selama ini terjadi.
"Kalau bertahap itu nanti biasanya yang di tahun keempat dan kelima itu nggak terealisasi. Karena sudah mau pemilihan baru. Bagaimana kalau mau naik lagi. Butuh kebijakan populis dong," terangnya.
(mkl/dnl)
