RI Ekspor Minyak US$ 8 Miliar, Tapi Impor US$ 33 Miliar

Jakarta -

Indonesia masih membutuhkan sumber energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, sejumlah komoditas energi seperti batu bara atas gas alam justru menjadi komoditas ekspor yang menjadi andalan.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Energi Nasional (DEN) terus mendesak pemerintah untuk segera memutuskan Kebijakan Energi Nasional yang telah tersusun dalam Rancangan Umum Energi Nasional. Salah satu hal yang diatur adalah pengurangan ekspor energi.

Anggota DEN Abadi Purnomo mengatakan, paradigma yang menganggap energi sebagai sumber pendapatan harus diubah. "Komoditas energi harus dilihat bukan sebagai sumber pendapatan, tetapi harus dijadikan sebagai modal pembangunan negara," katanya di kantor DEN, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Dengan perubahan paradigma ini, maka kebijakan energi yang diambil dapat diarahkan pada pemanfaatan energi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri ketimbang untuk ekspor.

Pasalnya, kebutuhan energi dalam negeri saat ini terus meningkat. Abadi menyebutkan, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 6% maka kebutuhan energi meningkat sebesar 10%.

"Bertambah penduduk, kebutuhan meningkat lagi. Mampukah kita menyiapkan? Bagaimana pemerintah menyiapkan ini? Jalan utamanya adalah mengurangi ekspor dan meningkatkan pemenuhan dalam negeri," tegasnya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan selama periode Januari-Oktober 2013, Indonesia mengekspor minyak senilai US$ 8,58 miliar. Namun pada periode yang sama, justru terjadi impor minyak senilai US$ 33,79 miliar.

Kemudian produksi gas alam pada 2010 tercatat 2,8 juta BCF tetapi hanya 1,3 juta BCF yang dimanfaatkan di dalam negeri dan sisanya diekspor. Sementara produksi batu bara adalah 452,13 juta ton, tetapi hanya 75,78 juta ton yang digunakan di dalam negeri.

"Bila sumber-sumber energi dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri, maka bisa dikatakan Indonesia akan mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Ekonomi kita pun akan sekuat negara maju, Indonesia akan berdaulat energi," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan konsumsi energi di Indonesia tinggi karena harganya murah. Harga energi yang murah itu karena ada subsidi dari pemerintah.

"Harga menjadi salah satu sumber masalah ini. Kalau dilepas harga pasar, energi fosil ini akan dihindari karena mahal," kata Syamsir.

Untuk itu, lanjut Syamsir, mencabut subsidi energi secara bertahap adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Tidak tepat lagi subsidi diterapkan pada produk. Subsidi seharusnya sudah mulai diarahkan kepada mereka yang membutuhkan.

"Subsidi bisa terarah ke orang langsung. Prinsipnya subsidi tetap diberikan membantu orang miskin biar kompetifif," tegasnya.

Syamsir menambahkan, untuk memuluskan langkah perubahan subsidi orang ini membutuhkan data kependudukan yang kuat. "Masalah subsidi langsung ini adalah data kependudukan. Ketika didata orang kaya juga teriak miskin. Jadi data kependudukan juga yang harus diperkuat," tuturnya.

(hds/hds)