Subsidi Tahun Depan Rp 433 T, Anggota DPR: Jebakan Buat Presiden Baru

Jakarta - Belanja subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 tercatat mencapai Rp 433,5 triliun. Dengan porsi terbesar ada di subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 291,1 triliun dan listrik Rp 72,4 triliun.

Dolfie OFP, Anggota Komisi XI DPR, menganggap subsidi yang besar ini merupakan jebakan untuk presiden baru. Anggaran subsidi yang besar menyebabkan ruang untuk program pembangunan menjadi sempit.

"Jadi memang pemerintah baru dibuat sedemikian rupa untuk menaikkan harga BBM," tegasnya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Dolfie menuturkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan memberikan ruang fiskal yang luas untuk pemerintahan baru. Tapi setelah melihat postur yang diserahkan ke DPR, janji tersebut dinilainya tidak terbukti.

Dari total anggaran Rp 2.019,9 triliun, selain untuk subsidi, sebesar Rp 600,6 triliun dihabiskan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Kemudian pada pembayaran bunga utang sebesar Rp 154 triliun.

"Pertanyaan kami, di mana ruang fiskalnya? Ternyata kayaknya APBN ini didesain oleh pemerintah SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM," paparnya.

Menurut Dolfie, memang akan tercipta ruang fiskal kala pemerintahan baru menaikkan harga BBM. Namun ruang tersebut ada karena kebijakan pemerintahan baru, bukan pemerintahan Presiden SBY.

"Bisa didapat (ruang fiskal). Tapi bukan diperlebar, karena dari desain yang ada sekarang tidak ada ruang fiskal lagi," tutur anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Dolfie juga mengkritik kemungkinan terjadinya peralihan anggaran pembayaran subsidi (carry over) dari tahun 2014 ke 2015.

"Tidak boleh di-carry over ke pemerintahan baru karena janji pemerintahan SBY juga akan membebani pemerintahan baru. Jadi apapun yang terjadi di pemerintahannya SBY, harus ditanggung sendiri. Tidak bisa di-carry over," jelasnya.

(mkl/hds)