Vice President PT Valbury Asia Securities, Nico Omer Jonckheere mengatakan, investor pasar modal menanti pemerintah menaikkan harga BBM. Pasalnya, subsidi membuat harga BBM menjadi murah sehingga masyarakat cenderung boros. Akhirnya, impor BBM Indonesia melonjak dan membuat nilai tukar rupiah melemah.
Menurut Jonckheere, pelemahan rupiah serta defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan merupakan salah satu faktor risiko yang belum hilang dari Indonesia. Fundamental ekonomi Indonesia akan rapuh jika situasi seperti ini masih terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Chief Executive Officer PT Rifa Capital, Bahlil Lahadalia juga memiliki pandangan serupa. Ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo untuk segera duduk bersama membahas masalah BBM.
"Saran kami, Pak Jokowi dan Pak SBY membuat keputusan kompromi, apakah naik atau nggak. Kalau naik segera diputuskan, jangan dibuat langka karena ini akan jadi persoalan sosial," jelasnya.
Sementara Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya dimasukkan ke program 100 hari Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Hemat saya, lebih baik setelah berakhirnya periode Pak SBY itu dimasukkan ke 100 hari program pemerintahan Pak Jokowi. Jadi jelas ini kebijakan pemerintah baru. Sekarang dunia usaha menunggu," tuturnya.
Sarman menyebut masyarakat akan menerima jika pemerintah memberikan penjelasan yang baik terhadap kondisi sebenarnya. Pemerintah bisa penghematan anggaran subsidi bisa dialihkan untuk membangun jalan, pembangkit listrik, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
(feb/hds)











































