Pengusaha Sektor Keuangan dan Sektor Riil Kompak Dukung Kenaikan Harga BBM

Krisis BBM Subsidi

Pengusaha Sektor Keuangan dan Sektor Riil Kompak Dukung Kenaikan Harga BBM

- detikFinance
Rabu, 27 Agu 2014 14:07 WIB
Pengusaha Sektor Keuangan dan Sektor Riil Kompak Dukung Kenaikan Harga BBM
Jakarta - Saran kepada pemerintah untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berdatangan. Kali ini, para pelaku usaha baik di sektor finansial maupun sektor riil ikut menyuarakan hal tersebut.

Vice President PT Valbury Asia Securities, Nico Omer Jonckheere mengatakan, investor pasar modal menanti pemerintah menaikkan harga BBM. Pasalnya, subsidi membuat harga BBM menjadi murah sehingga masyarakat cenderung boros. Akhirnya, impor BBM Indonesia melonjak dan membuat nilai tukar rupiah melemah.

Menurut Jonckheere, pelemahan rupiah serta defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan merupakan salah satu faktor risiko yang belum hilang dari Indonesia. Fundamental ekonomi Indonesia akan rapuh jika situasi seperti ini masih terjadi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pelaku pasar sambut positif rencana pemerintah kurangi current account deficit. Ini untuk kebaikan bersama, jangan pikir dompet sendiri," tegas Jonckheere dalam diskusi bertajuk 'Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK' di Galeri Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Chief Executive Officer PT Rifa Capital, Bahlil Lahadalia juga memiliki pandangan serupa. Ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo untuk segera duduk bersama membahas masalah BBM.

"Saran kami, Pak Jokowi dan Pak SBY membuat keputusan kompromi, apakah naik atau nggak. Kalau naik segera diputuskan, jangan dibuat langka karena ini akan jadi persoalan sosial," jelasnya.

Sementara Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya dimasukkan ke program 100 hari Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Hemat saya, lebih baik setelah berakhirnya periode Pak SBY itu dimasukkan ke 100 hari program pemerintahan Pak Jokowi. Jadi jelas ini kebijakan pemerintah baru. Sekarang dunia usaha menunggu," tuturnya.

Sarman menyebut masyarakat akan menerima jika pemerintah memberikan penjelasan yang baik terhadap kondisi sebenarnya. Pemerintah bisa penghematan anggaran subsidi bisa dialihkan untuk membangun jalan, pembangkit listrik, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

(feb/hds)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads