.webp)
Sepanjang tahun 2014, pemerintah hanya bisa memasok 46 juta KL BBM atau lebih rendah dari sebelumnya yang mencapai 48 juta KL. Akibat pembatasan ini, terjadilah antrean panjang di sejumlah daerah.
"Subsidi BBM itulah yang membuat kenapa defisit APBN. Nah, kemudian kalau defisit makin besar dan ada pembatasan volume bahwa konsumsi tidak lebih besar dari 46 juta KL tahun ini sehingga kemudian rekan-rekan di Pertamina melakukan pembatasan kemudian terjadilah antrean BBM. Nah, memang solusinya ya harus ada penyesuaian harga," tegas Mirza saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begini ya subsidi BBM itu porsinya di APBN sudah cukup besar jadi di APBN subsidi BBM itulah yang membuat kenapa defisit APBN harus direvisi membesar, awal tahun di bawah 2%, 1,7% tapi karena pembengkakan subsidi BBM jadi 2,4% PDB. Defisit yang membesar itu kan membutuhkan pembiayaan, artinya pemerintah harus berutang lebih besar," terang dia.
Lebih jauh Mirza menjelaskan, kenaikan harga BBM untuk menekan angka defisit APBN bisa dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memungkinkan bisa mengurangi beban negara.
"Bisa dibuat bertahap misal 2-3 tahun ke depan subsidi menjadi hilang sama sekali atau diganti dengan subsidi fixed, misalnya subsidinya Rp 2.000 saja berarti 2-3 tahun lagi harga subsidi dengan harga pasar besarnya cuma selisih Rp 2.000. Nah, Rp 2.000 itulah yang disubsidi pemerintah, pemerintah bisa buat program baru seperti itu," paparnya.
Dari penghematan tersebut, Mirza menjelaskan, dana yang ada bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih produktif.
"Subsidi BBM selain membebani APBN yang mana dana itu mungkin bisa dialokasikan untuk pembangunan RS, sekolah, jembatan, sekarang subsidi BBM hanya dinikmati oleh kendaraan bermotor padahal itu bisa dipakai untuk meningkatkan infrastruktur umum," pungkasnya.
(drk/ang)
