Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pembengkakan subsidi untuk BBM terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Maka dari itu, Presiden SBY harus berani bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
"Oleh karena itu tidak tepat mewariskan problem bom waktu ini pada pemerintah yang akan datang. Posisi Kadin, kita cenderung mengatakan, menghapuskan subsidi itu sama sekali, dan mengalokasikan subsidi itu ke tujuan yang lebih bermanfaat, tepat sasaran," kata Suryo yang akrab disapa SBS ini di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah sekarang lah, itu sangat memungkinkan. Karena tak perlu memikir popularitas, pemerintah akan lengser," tambahnya.
Dia juga mendesak menteri-menteri ekonomi untuk mendorong Presiden SBY segera mengambil kebijakan ini, tanpa menunda-nunda lagi. Karena semakin lama tertunda, dampak buruk yang akan ditumbulkan semakin besar.
Subsidi BBM, lanjut SBS, seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat seperti infrasturktur, pembukaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
"Indonesia nanti berada di posisi yang sangat lebih menguntungkan, untuk bangun infrastruktur, pendidikan, pangan kesehatan dengan Rp 1 triiun per hari. Rp 365 triliun per tahun. Ini bukan jumlah yang kecil. Pemahaman yang tadi perlu diluruskan. Dengan menunda justru membuat rakyat menjadi tidak sejahtera," tegas dia.
Maka dari itu, Presiden SBY disesak untuk berani menaikkan BBM.
"Pemerintah sekarang akan menjadi hero, pahlawan kalau melakukan itu. Akan meninggalkan sejarah sebagai pahlawan yang menyehatkan perekonomian kita," katanya.
(zul/ang)











































