Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menyebutkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu menaikkan harga BBM bersubsidi secepatnya. Dengan cara ini, menurut Faisal, akan memberikan kesan baik saat masa-masa akhir pemerintahan SBY.
"Semoga Pak SBY menuliskan tinta emas di akhir masa jabatannya, bukan meninggalkan bom waktu dengan tidak menaikkan harga BBM. Oke saja jika Pak SBY tidak menaikkan harga BBM, tetapi jangan meninggalkan utang," tegas Faisal saat diskusi bertema 'Subsidi BBM, Solusi atau Masalah?' di Double Bay Lounge & Dinner, Ibis Budget Hotel Menteng, Jakarta, Minggu (7/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling ideal itu ya bulan ini dinaikkan oleh Pak SBY. Pak SBY harus berani menaikkan Rp 1.500, tapi yang paling bagus itu menurut saya kisaran Rp 1.800. Atau nanti Pak Jokowi (presiden terpilih Joko Widodo) setelah dilantik, hendaknya langsung menaikan harga BBM menjadi Rp 9.500," paparnya.
Akan tetapi, Faisal mengungkapkan, akan ada dampak psikologis dari kenaikan harga BBM ini usai Jokowi dilantik. "Saya ada rasa ngeri juga ketika baru dilantik, terus harus naik BBM-nya. Takut nanti rakyat jadi teriak-teriak," katanya.
Namun begitu, Faisal menyebutkan, jika bulan ini tidak ada kenaikan harga BBM, paling tidak awal tahun depan kebijakan tersebut sudah dilakukan.
Menurut Faisal, jika SBY menaikkan harga BBM bersubsidi bulan ini, setidaknya ada bulan madu untuk Jokowi dan kemudian pada Februari 2015 bisa kembali menaikkan harga.
"Jadi opsinya seperti itu. Jika Pak SBY tidak menaikkan, Jokowi naikkan langsung Rp 3.000. Atau Pak SBY naikkan September, kemudian Jokowi naikkan lagi Februari 2015," jelas dia.
Faisal menambahkan, jangan sampai kenaikan harga terjadi pada pertengahan 2015. Biasanya, inflasi cukup tinggi pada pertengahan tahun karena adanya tahun ajaran baru atau Ramadan-Idul Fitri.
"Pantang sekali, karena inflasi sedang tinggi-tingginya. Paling ideal itu ya bulan ini," ujarnya.
(drk/hds)











































