Cukup Larang Mobil Pribadi Pakai BBM Subsidi, Negara Hemat Rp 138 T

Jakarta - Jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi 2015 hanya ditetapkan sebanyak 46 juta kiloliter (KL). Jika tanpa program pengendalian BBM subsidi yang efektif maka sudah pasti jatah BBM subsidi tidak akan cukup sampai akhir tahun.

Agar tidak terjadi penomena antrean panjang di SPBU seperti beberapa waktu lalu akibat Pertamina memangkas pasokan BBM subsidi karena khawatir jatah BBM subsidi tidak cukup. Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mobil plat hitam menggunakan BBM subsidi.

"Kalau nggak mau naikin harga BBM subsidi, ya nggak akan cukup jatah 46 juta KL itu. Kalaupun naik harganya Rp 2.000 per liter tetap nggak akan cukup," kata Andy ditemui di Ruang Komisi VII DPR, Rabu (16/9/2014).

Andy mengungkapkan, jika harga BBM subsidi menjadi Rp 10.000 per liter, maka walau jatah BBM subsidi hanya 20 juta KL akan cukup.

"Pasalnya dengan kondisi saat ini, disparitas harganya terlalu lebar antara BBM subsidi dengan non subsidi, penyelundupan dan penyalahgunaan masih sangat besar, contohnya saja seperti di Batam kemarin," ujarnya.

Jika pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM subsidi karena efek politik, ada baiknya pemerintah segera melarang mobil plat hitam dilarang pakai BBM subsidi.

"Larang saja mobil plat hitam pakai BBM subsidi, orang punya mobil kan orang mampu, kalau mereka marah kan ini untuk rakyat miskin," ucapnya.

Apalagi 70% BBM subsidi itu kata dia dipakai di sektor transportasi, di mana sebagian besar dinikmati oleh mobil, sepeda motor hanya kecil, sehari hanya konsumsi paling banyak sekitar 2 liter.

"Kalau mobil plat hitam dilarang pakai BBM subsidi, bisa hemat 23 juta kilo liter, kalau 1 juta KL itu sama dengan Rp 6 triliun kalau 23 juta KL negara bisa hema Rp 138 triliun," tutupnya.

(rrd/ang)