Jokowi Mau Naikkan Harga BBM, Ini Kata Anggota DPR PDIP

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikabarkan akan menaikkan harga BBM bersubsidi bulan ini. Namun kenaikan harga BBM ternyata belum menjadi suara partai pendukung pemerintah yaitu PDIP.

Effendi Simbolon, Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, menyatakan partainya belum menentukan sikap soal kenaikan harga BBM. Dia justru menyesalkan sikap JK yang seolah bernafsu mendorong kenaikan harga BBM.

"Pak JK lebih nafsu daripada presidennya saya lihat. Harus clear dulu lah," kata Effendi di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Menurut Effendi, masalah utama saat ini bukanlah harga tetapi pengelolaan energi. Misalnya pemerintah menggalakkan penggunaan energi alternatif seperti gas, bukan justru sibuk mengurusi program jaminan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

"Kita belum punya diversifikasi energi, kok energi tidak ditangani? Kok yang diurusi masalah penanganan masalah jaring pengamanan sosial? Sementara harga keekonomian dicapai, akhirnya kita meliberalisasi komoditas. Siapa yang diuntungkan?" tegasnya.

Effendi menilai, saat ini pemerintah masih mampu membiayai subsidi. Dalam APBN-P 2014, pemerintah punya bantalan untuk program sosial sebesar Rp 5 triliun.

"Bantalan fiskal untuk program itu masih bisa. Kok begitu semangatnya meliberalkan harga komoditas?" tuturnya.

Seharusnya, tambah Effendi, pemerintah memperbaiki tata niaga energi nasional. Selama 10 tahun terakhir, dia menilai belum ada perbaikan.

"Benahi dulu tata niaganya. Oktan murah kasih mereka yang tidak mampu, Bajaj, motor. Sedangkan 2.000 cc ke atas, seharusnya ada diversifikasi. Kita berkutat di situ terus. Saya 10 di Komisi VII, itu terus," jelasnya.

(hds/dnl)