Ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, PLN: Perizinan Lahan Lebih Lancar

Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji menaruh harapan besar pada keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk bisa menjawab kendala lahan terkait pengadaan infrastruktur kelistrikan di tanah air.

"Dengan adanya Agraria dan Tata Ruang ini ada harapan bahwa pemecahan masalah tanah (lahan) ini dapat terselesaikan lebih lancar. Jadi, tahun 2015 ini peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan sangat dominan inti keberadaannya positif," sebut dia di sela acara di Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014 di JCC, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Ia menyebut, permasalahan lahan memang sering kali menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Hal ini seringkali timbul karena ada benturan kepentingan di tingkat pemangku kebijakan.

"Misalnya seperti pemanfaatan panas bumi, terbentur regulasi hutan lindung. Masalah-masalah semacam itu lah," sambung dia.

Selain lahan, ia menyebut kendala penyediaan pembangkit listrik juga dipengaruhi kendala regulasi, pendanaan dan pelaksanaannya itu sendiri.

"Perizinan, pendanaan. Kalau semua sudah ada tinggal eksekusinya. Pelaksanaannya juga menjadi satu tantangan sendiri," sebut dia.

Sementara dari sisi pendanaan ia yakin tidak akan lagi menjadi masalah lantaran ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi penggalangan dana swasta.

"Tadi pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) sudah berikan patokan. Untuk pendanaan, PLN 20%, Swasta sisanya. Jadi kami rasa ini bisa dijalankan," pungkas dia.

(dna/ang)