Curhat Pengawas Pom Bensin Nelayan: Dulu Ada Menteri Janji Ganti Mesin, Tapi Omdo

Jakarta -

Nasib nelayan memang sungguh kasihan, selama ini tidak ada perhatian yang besar dari pemerintah. Padahal Indonesia adalah negara maritim.

Cerita menarik terjadi saat Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya blusukan ke kampung nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang. Seorang Kepala Pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) curhat mesin pengisi solarnya rusak dan tak diganti-ganti. Ada menteri yang janji untuk mengganti, namun hanya omong doang (omdo).

"Mesinnya sudah tidak berfungsi sebelah. Waktu itu ada menteri datang ke sini, zaman Pak SBY, tahun 2013. Saya minta mesin diganti, tapi sampai sekarang belum direspons," ujar pria bernama Sutaryo tersebut kepada Hanung, Selasa (11/11/2014).

Jadi, nozzle atau pengisi solar di SPBN itu tidak berfungsi sebelah, karena mesinnya sudah terlalu tua. Curhat dilontarkan Sutaryo karena menjawab pertanyaan Hanung terkait tuanya mesin SPBN tersebut.

"Ya sudah nanti diganti sama Pertamina. Mau bayar apa mau gratis nih Pak?" kata Hanung bercanda.

"Gratis Pak," jawab Sutaryo.

"Ya sudah nanti akan Pertamina beri. Dalam seminggu akan diganti," lanjut Hanung.

Ada sekitar 100 nelayan yang tergantung pada SPBN tersebut. Harga solar yang dijual di SPBN itu adalah Rp 5.500 per liter.

Hanung mengatakan, ke depan, Pertamina kaan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat sistem yang memastikan solar subsidi tepat sasaran.

"Kami sedang bangun sistem dengan Kementerian Kelautan Perikanan dengan BRI nanti pada waktunya akan ada," ucap Hanung.

Lewat sistem ini, Hanung mengatakan, pemerintah dan Pertamina ingin memastikan solar yang dibeli nelayan benar-benar untuk mencari ikan, bukan untuk dijual lagi di laut.

Pertamina mulai menginisiasi kerjasama dengan perbankan dan juga Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penggunaan kartu BBM khusus nelayan. Dengan kartu tersebut, katanya, satu kapal akan mendapatkan satu kartu yang dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi.

Penggunaan kartu tersebut akan dapat mendukung program pemerintah untuk melakukan pendataan kembali jumlah kapal nelayan yang berhak membeli BBM bersubsidi sehingga secara tidak langsung pendataan ini dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.

(dnl/hen)