Ada sebuah kampung nelayan di utara Jakarta, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Para nelayan di sini mengaku tidak pernah menikmati BBM subsidi langsung dari sumbernya.
Kepala Bidang Perikanan, Suku Dinas Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta Lili Litasari mengatakan, kondisi yang membuat nelayan tidak bisa mendapatkan BBM subsidi itu karena nelayan tidak bisa dapat utang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lili mengungkapkan, harga BBM yang dijual di pinggir jalan atau di luar SPDN tentunya di atas harga BBM subsidi.
"Kalau beli di SPDN kan nggak bisa utang mereka, harus tunai. Kalau beli di luar bisa utang tapi harganya bukan harga subsidi. Tapi kalau beli di SPDN pasti harganya sama kalau solar Rp 7.500 per liter," ungkapnya.
Lili menambahkan, saat ini dari 158 kapal nelayan di Cilincing, baru 9 nelayan yang memiliki kartu BBM tersebut.
"Ini kan baru diluncurkan, setelah ini baru kita perluas sosialisasinya, nanti sudah ada data tiap kapal, siapa pemiliknya nanti tinggal dipandu nelayannya bagaimana cara mendapatkan kartu ini ," katanya.
"Yang jelas tiap nelayan akan beda-beda dapat jatah BBM subsidi tiap bulannya. Kita ada rumusnya, seperti besarnya ukuran mesin, berapa kali dia melaut, berapa hari dia melaut, semuanya sudah ada datanya dan masing-masing akan ditentukan jatah tiap bulan berapa liter. Kalau rata-rata nelayan di sini menggunakan BBM sebanyak 4.000-5.000 liter per bulan," tutupnya.
(rrd/ang)











































