"Jelas ini mereka (mafia minyak) yang menghalangi, karena program RFID, non tunai dan segala macam akan menghabisi bisnis mereka, karena orang tidak bisa main-main lagi kalau data konsumsi riil masyarakat diketahui," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (10/12/2014).
Djoko mengatakan bila sistem tersebut berlaku dan siap, maka pemerintah memiliki data setiap SPBU berapa konsumsinya, kendaraan seperti apa saja yang menggunakan BBM subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djoko menambahkan, apalagi kalau dengan sistem tersebut mobil truk BBM tidak berani jual BBM ke industri, selain ke SPBU karena akan ketahuan.
"Saat ini kan tidak, mereka bisa saja jual ke industri, sekarang itu mana ada pengusaha SPBU yang tidak kaya, disparitas harga seperti solar masing tinggi bung, Rp 5.000 per liter, kalau dia bisa bebas jual ke industri ngapain dia capek-capek ecer yang untungnya hanya Rp 200-300 per liter," tegasnya.
Ia selaku Tim Reformasi Tata Kelola Migas meminta pemerintah atau Menteri ESDM memperbaiki sistem distribusi BBM, karena aturannya sudah ada yakni Perpres No 15/2012, yaitu titik serah BBM subsidi ada di SPBU.
"Saat ini kan sudah ada aturannya, mereka Pertamina tidak mau menjalankannya, disuruh ada RFID tapi dihambat terus seperti sekarang ini, negara sudah terbebani subsidi BBM, Pertamina sudah dikasih margin usaha, SPBU diberi margin juga harusnya mereka ikut tanggung jawab jagain distribusi BBM subsidi bukannya dimanfaatkan untuk disalahgunakan," ungkapnya.
(rrd/hen)











































