Bahas Krisis Listrik di Daerah, Menteri ESDM Kumpulkan Anggota DEN dan PLN

Jakarta - Hari ini, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengumpulkan para anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dan manajemen PT PLN (Persero). Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM, Jakarta ini untuk mencari solusi krisis listrik di berbagai daerah.

"Kita kumpul selain sidang ke-13 DEN yang dihadiri Menteri Perhubungan, dan perwakilan 7 menteri lainnya serta dari PLN, untuk membahas kekurangan pasokan listrik di berbagai daerah," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/12/2014).

Dalam sidang ke-13 DEN, PLN sudah menyajikan rencana aksi untuk mengatasi kekurangan listrik di daerah.

"PLN sudah ada list untuk mengatasi kekurangan listrik ini. Tapi ada pada level Kementerian untuk menyiapkan regulasi yang menyedehanakan perizinan dan prosedur serta standarisasi," kata Sudirman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDN Jarman, dari 22 sistem kelistrikan besar di Indonesia saat ini ada 9 sistem yang mengalami defisit.

"Ini harus dipercepat penanggulangannya, ada dua program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek akan ada sewa-sewa pembangkit (Sewa PLTD/genset)," ungkap Jarman.

Menurutnya sewa pembangkit ini lebih cepat untuk mengatasi krisis listrik, namun penggunaannya harus sesuai kuota BBM PLN, misalnya di Sumatera Utara pembangkitnya sudah dapat pasokan gas sebanyak 140 juta kaki kubik, yang dapat menghemat pemakaian BBM 2 juta KL per tahun

"Sehingga dengan penghematan BBM itu BBM-nya bisa digunakan untuk bahan bakar pembangkit yang disewa," jelasnya.

Berikut daftar 9 daerah yang mengalami defisit listrik:

• Sumut-Aceh : 1.788 MW (-9%)
• Sumbar-Riau : 1.194 MW (-2,7%)
• Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) : 1.493 MW (-4,1%)
• Bangka : 130 MW (-10.8%)
• Kalbar (Kalimantan Barat) : 406 MW (-8,4%)
• Kalselteng (Kalimantan Selatan dan Tengah): 543 MW (-0,2%)
• Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo) : 520 MW (-.6,8%)
• Maluku : 140 MW (-3,8%)
• NTB (Nusa Tenggara Barat) : 260 MW (-7.7%)

(rrd/hen)