.webp)
Pemerintah merombak jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero). Jumlah komisaris dipangkas dari 8 menjadi hanya 3.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah diangkat menjadi komisaris utama. Dalam mengawasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) listrik itu Chandra dibantu dua komisaris.
Mereka adalah mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Purnawiran TNI Budiman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah pengawas alias komisaris di PLN sebelumnya ada 8, yaitu Yogo Pratomo, Oegroseno, Sumanggar Milton Pakpahan, Darmono, Andin Hadiyanto, Jarman, Harry Susetyo Nugroho, Ahmad Yani Basuki, dan Zulkifli Zaini.
Chandra Hamzah adalah mantan pimpinan KPK pada 2007, dan berhenti pada 2009. Chandra memang seorang praktisi hukum dan pernah juga menjadi Ketua Tim Pakar seleksi menteri yang diadakan detik.com.
Chandra merupakan sedikit dari ahli hukum yang memiliki empat lisesnsi sekaligus, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum Pajak, Konsultan Hukum Pasar Modal, dan Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat
Sementara Budiman adalah mantan KSAD di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Budiman merupakan lulusan terbaik Akabri tahun 1978 dan penerima Adhi Makayasa.
Ia lulus dari Seskoad tahun 1994 dan Sesko TNI tahun 2001. Ia menjadi KSAD dari tanggal 30 Agustus 2013 sampai 25 Juli 2014, dan ia digantikan oleh Gatot Nurmantyo.
Sedangkan Hasan Bisri adalah wakil ketua BPK yang terkenal dengan watak yang keras dalam meningkatkan transparansi keuangan negara.
(ang/dnl)
