.webp)
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 yang diajukan oleh pemerintah, asumsi lifting minyak 849 ribu barel per hari (bph). Namun angka tersebut dirasa kurang realistis dan disarankan untuk direvisi oleh Anggota DPR.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, RAPBN-P 2015 disusun sejak akhir November 2014. Berjalannya waktu, ternyata ada perkembangan yang tidak menguntungkan sektor ini. Salah satunya adalah penurunan harga minyak dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penurunan harga minyak dunia membuat Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) mengurangi produksi pada beberapa sumur. "Sehingga saya lebih memilih untuk menetapkan yang realistis, tapi bisa dikejar. Daripada tetapkan target setinggi langit tapi tidak tercapai," ujarnya.
Paparan ini berlanjut dengan diskusi dengan anggota DPR dengan pemerintah. Saling adu argumen pun terjadi antara kedua belah pihak. Ikut berbicara dari pihak pemerintah adalah Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang.
Selama dua jam berjalan, diskusi ditutup dengan rehat selama 15 menit. Di mana masing-masing fraksi berdiskusi untuk menetapkan pilihan atas angka lifting yang realistis.
"Kita break dulu untuk kembali menetapkan kesimpulan untuk lifting minyak," kata Ketua Komisi VII Kardaya Warnika.
Usai rehat, rapat dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing fraksi. Fraksi Partai Nasdem mengusulkan 840 ribu bph, PDI Perjuangan mengusulkan 830 ribu bph, PKS mengusulkan 825 ribu bph, Demokrat 820 ribu bph, PAN, Golkar, dan Gerindra 815 ribu bph, kemudian PPP 810 ribu bph.
Angka yang terlalu banyak menuai hujan interupsi dari para anggota DPR. Ini dilanjutkan dengan penyampaian argumentasi soal angka yang realistis. Ada yang mengusulkan asumsi lifting minyak diputuskan lewat voting.
"Kalau lebih baik ini diambil lobi atau voting saja ketua," kata salah seorang anggota dewan.
Usulan ini jelas menimbulkan kontroversi bagi anggota lainnya. Sebab untuk memutuskan lifting minyak seharusnya berdasarkan analisa yang realistis. Bukan pada tataran politis dengan lobi.
Kehebohan berlangsung sampai akhirnya Ketua Komisi VII memberikan penjelasan soal aturan pengambilan keputusan. Ia mengatakan sekarang harusnya yang diberikan kesempatan bicara adalah pihak pemerintah.
"Kasih waktu pemerintah sampaikan usulannya atas tanggapan DPR. Karena pemerintah yang tahu apa yang akan dikerjakannya. Kita kan mengawasi," tegas Kardaya.
Sudirman langsung menyambut permintaan Ketua Komisi VII DPR. Sudirman menyatakan, angka yang dianggap realistis oleh pemerintah adalah 825 ribu bph.
"Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh anggota DPR. Tapi melihat kondisi di lapangan dan dinilai lebih realistis adalah 825 ribu bph," ujar Sudirman.
Tidak berlangsung lama, anggota dewan kembali menyampaikan pandangan per fraksi. Mendengar jawaban Sudirman, semua fraksi mendukung pilihan untuk lifting 825 ribu bph.
"Hebat ini Pak Sudirman. Baru kali ini lifting minyak selesai dalam waktu setengah hari. Biasanya dua hari Pak. Pengalaman saya," tukas Kardaya.
(mkl/dnl)
